TEGAL – Dalam waktu yang tersisa kurang lebih 9 hari lagi menjelang berakhirnya evaluasi Capaian Pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024, Pj. Wali Kota Tegal Dadang Somantri menugaskan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, untuk mengkoordinir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal untuk.menjadi bapak asuh.
Masing-masing OPD mengampu satu wilayah dalama rangka percepatan monitoring pengukuran dan intervensi serentak penanganan stunting.
Hal tersebut disampaikan Pj. Wali Kota Tegal dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) evaluasi Capaian Pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 di Command Room, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, Jum’at (21/6/2024).
Dadang Somantri menyampaikan bahwa bapak asuh tersebut tidak hanya berhenti sampai akhir Juni 2024, melainkan akan diteruskan sampai akhir tahun 2024.
“Ini tidak hanya berlaku dalam 9 hari sampai akhir Juni 2024, melainkan bapak asuh dan pengampu wilayah akan terus berjalan sampai akhir tahun sehingga data dan intervensi terus terpantau dengan baik,” ujar Dadang Somantri.
Angka prevalensi status gizi balita stunting Kota Tegal berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 sebesar 22,3 persen, mengalami kenaikan dari 16,8 persen pada tahun 2022.
Sedangkan berdasarkan data hasil timbang ukur Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), pravelensi angka stunting di Kota Tegal pada bulan April 2024 sebesar 10,51 persen dari jumlah balita yang diukur sebanyak 9.470 balita.
Ada sedikit penurunan sebesar 0,09 persen dari semula 10,60 persen pada bulan Maret 2024 dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 9.540 balita.
Dalam Rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia Muhajir Effendy menggaris bawahi hasil pemantauan di daerah, diantaranya Penggunaan antropometri terstandard masih rendah sebesar 24,97%, yang 77,91% diantaranya telah dikalibrasi.
Jaringan yang tidak mendukung dan tenaga entry tidak mencukupi. Sedangkan 40,35% balita bermasalah gizi seperti berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk dan stunting dan baru 1,44% mereka yang diintervensi dari kader terampil antropometri masih rendah 26,17%.
Diujung sambutannya, Muhajir Effendy juga memberikan arahan untuk Pemerintah Daerah, sebagai berikut: Meningkatkan capaian sasaran ke posyandu untuk pengukuran dan intervensi, Mengoptimalkan penginputan data dan mempercepat sweeping, Mengganti antropometri yang rusak/tidak dapat digunakan dengan anggaran yang ada, Intervensi berkesinambungan bagi balita bermasalah gizi, Menggunakan antropometri terstandar di posyandu dan Meningkatkan kompetensi kader dalam menggunakan antropometri dan edukasi sasaran. (*)