Diskusi UU Omnibus Law, Apeksi Soroti Penataan RTRW Oleh Pemerintah Pusat

Dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat berwenang menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat pemerintah pusat.
Persolan ini menjadi perhatian beberapa Kepala Daerah dalam Dialog Nasional Para Walikota APEKSI: Pemulihan Ekonomi dan Investasi Daerah yang mengangkat tema ”Apa Kabar UU Omnibus Law”, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (3/5).
Dialog dipimpin langsung Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Walikota Bogor Bima Arya didampingi Wakil Ketua, Walikota Semarang Hendar Prihadi dan Anggota Dewan Pengawas, Walikota Tangerang.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono hadir dalam acara tersebut bersama Sekretaris Daerah Kota Tegal, Johardi dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Imam Badarudin serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah, Gito Musriyono.
Wali Kota Tanggerang, Arief Rachadiono Wismansyah mengawali diskusi dengan menyoroti kewenangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan NSPK sebagai acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang, sementara kebutuhan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah begitu Dinamis. Ia berharap Pemerintah Pusat bisa memberikan fleksibilitas kewenangan kepala daerah untuk mengaturnya.
Ia mencontohkan, di daerahnya sudah ada area di RTRW untuk jalan tol, namun demikian sampai saat ini tidak adanya kejelasan terkait pelaksanaan pembangunan jalan tol diarea tersebut, disisi lain daerah tidak bisa memanfaatkan area tersebut karena perubahan RTRW harus merujuk pada penetapan NSPK oleh Pemerintah Pusat.
Wali Kota Bogor juga menyoroti hal serupa, ia menyampaikan Kementerian Investasi harus bisa menjadi integrator dari berbagai lintas aplikasi kementerian.
Menurutnya, kunci investasi adalah memastikan kesesuaian antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kajian lingkungan hidup strategis.
“Bagaimana mungkin kemudian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) bisa terbit ketika revisi RTRW terhambat dan sebagian besar daerah masih kesulitan digitalisasi. Kementerian harus memahami reality di daerah. Tidak mudah melakukan digitalisasi ketika ahli planologi dan GIS langka di daerah,” ujar Wali Kota Bogor.
Ia berharap Pemerintah Pusat bisa mendorong segera di selesaikannya regulasi turunan aturan yang harus berubah setelah disahkan UU Omnibus Law.

Berita Lainnya

Pemkot Tegal Gelar Festival Bakul-Bakul, Ada Apa Saja?
Berita 14 Apr, 2018

Pemkot Tegal Gelar Festival Bakul-Bakul, Ada Apa Saja?

TEGAL-Dalam rangka hari jadi Kota Tegal ke 438, Pemerintah Kota Tegal menggelar Festival Bakul-Bakul. Kegiatan yang digelar pekan ini, Sabtu-Minggu…

75 Persen Warga Tegal Tercover Jaminan Kesehatan Nasional
Berita 22 May, 2018

75 Persen Warga Tegal Tercover Jaminan Kesehatan Nasional

TEGAL- Dinas Kesehatan Kota Tegal mencatat, 211.465 warga Kota Tegal sudah memiliki sudah terdaftar menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional…

Wawali Ternyata Bisa Akting, Jadi Bintang Film “Neng Rusun Bae”
Berita 22 Nov, 2020

Wawali Ternyata Bisa Akting, Jadi Bintang Film “Neng Rusun Bae”

TEGAL - Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi, S.T., M.M., ternyata memiliki bakat terpendam yakni berakting. Jumadi membuktikan kemampuannya menjadi…

Industri Pengelolaan Sampah Dimungkinkan Ada Di Kota Tegal
Berita 12 Sep, 2019

Industri Pengelolaan Sampah Dimungkinkan Ada Di Kota Tegal

Cilegon-Wakil Walikota Tegal, Muhammad Jumadi hadiri kegiatan peresmian IPS Masaro Cilegon, Kamis (11/9/2019), di Link. Serdag, Kotabumi Kecamatan Purwakarta kota…

Puncak Rangkaian HUT Ke 74 RI Dimeriahkan Dengan Jalan Sehat
Berita 01 Sep, 2019

Puncak Rangkaian HUT Ke 74 RI Dimeriahkan Dengan Jalan Sehat

Tegal-  Jalan sehat tingkat Kecamatan di kecamatan Tegal selatan benar benar meriah   apalagi dengan beragam hadiah yang disediakan panitia dengan…

Dinas Arpus Kota Tegal Akan Terbitkan Empat Buku Karya Sastra
Berita 08 Apr, 2018

Dinas Arpus Kota Tegal Akan Terbitkan Empat Buku Karya Sastra

TEGAL -Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal, Perpusda Kota Tegal Mr. Besar Martokoesoemo kembali membuat inovasi pustaka. Kegiatan tersebut adalah…

Most from this category