TEGAL- Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tegal tidak pernah mengeluarkan pernyataan secara resmi jika Akademi Keperawatan Kota Tegal akan ditutup. Hal itu diungkapkan walikota saat melakukan tatap muka dengan para mahasiswa dan dosen Akper Kota Tegal Senin. (27/2).
Walikota mengatakan, terkait status Akper Kota Tegal Pemerintah telah menerima berbagai masukan dari mahasiswa, orang tua dan dosen Akper. “Berbagai aspirasi tersebut akan disikapi secara bijak oleh Pemkot Tegal demi kebaikan para mahasiswa Akper”, ucap walikota.
Namun walikota menegaskan, ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh mahasiswa dan dosen bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, maupun dalam UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tidak ada satupun peraturan tersebut yang membolehkan Pemerintah Daerah memiliki yayasan.
Karena itu walikota mengajak kepada mahasiswa dan dosen untuk tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasa, sambil menunggu tindak lanjut dari Surat dari Kementrian Dalam Negeri tgl 17 Feb 2017.
“Pemkot saat ini menunggu dan tetap berupaya mencari informasi, untuk mencari solusi yg terbaik”, ujarnya. “Dan ini berlaku untuk semua daerah yang memiliki Akper, tidak hanya Kota Tegal”, imbuhnya.
Namun walikota kembali menegaskan tidak ada yang perlu ditakutkan, walikota menjamin bahwa mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar dengan disiplin dan berperilaku baik akan lulus dan mendapatkan ijazah yang sah dan diakui.
Sementara itu terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa, walikota menilai hal itu sebagai bentuk aspirasi dari para mahasiswa yang dilanda kekhawatiran berlebih akan nasib mereka. Disitulah peran para dosen diperlukan untuk memberikan pemahaman, karena pada dasarnya mahasiswa harus belajar sampai lulus”, jelasnya.
Walikota berharap agar para mahasiswa tidak mudah terkena provokasi, intimidasi serta dilanda kekhawatiran yang berlebihan, sehingga mereka tidak melakukan aksi-aksi yang seharusnya tidak perlu dilakukan.