Panwaslu Kota Tegal Dalami Dugaan Money Politik

TEGAL-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tegal masih mendalami dugaan money politik (Politik uang) yang dilakukan tim kampanye salah satu Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal.

Komisioner Panwaslu Kota Tegal Imam Tofani mengatakan, pihaknya telah menemukan adanya dugaan money politik.  Salah satu tim kampanye diduga membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga yang hadir pada kegiatan bertajuk konsolodasi partai.

“Kami mengetahui adanya bagi-bagi uang, setelah petugas kami diminta oleh salah satu warga yang hadir untuk menukarkan undangan dengan amplop”, kata Imam kepada Wartabahari.com, Rabu (7/3/2018) di ruang kerjanya.

Menurutnya, mendengar penukaran undangan tersebut, saat itu petugas dilapangan mencari kebenaran informasi informasi. Ternyata memang kabar tersebut memang benar.

Imam menuturkan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap panitia penyelenggara dan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Namun, kata Imam, saksi-saksi yang diundang tidak hadir, satu diantaranya sudah pergi ke luar kota. Sedangkan satu lainnya, tidak diketahui keberadaannya.

Imam mengajak semua Paslon agar tidak melakukan politik uang saat kampanye. Pada UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sanksi untuk pelaku potitik uang sudah jelas. Pasal 187A menjelaskan bahwa, (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). (Sa. Amin/wartabahari.com)

 

 

Berita Lainnya

Kemenag Kota Tegal Apresiasi Wisuda Bersama
Berita 18 Jul, 2017

Kemenag Kota Tegal Apresiasi Wisuda Bersama

TEGAL-Kementerian Agama Kota Tegal melalui Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) mengapresiasi kepada semua Taman Pendidikan Quran (TPQ) se-Kota Tegal…

GOR Wisanggeni Menjadi Saksi Perhelatan Cabor Basketball
Berita 28 Feb, 2017

GOR Wisanggeni Menjadi Saksi Perhelatan Cabor Basketball

TEGAL – Perhelatan  Popda cabang olahraga Basketball yang dilaksanakan di GOR Wisanggeni Tegal menempatkan beberapa partai menarik. Dijumpai pula beberapa…

Ribuan Warga Tegal Meriahkan Jalan Sehat Telkomsel “OMG”
Berita 15 Dec, 2019

Ribuan Warga Tegal Meriahkan Jalan Sehat Telkomsel “OMG”

Tegal - Ribuan Warga Kota Tegal dan sekitarnya meriahkan kegiatan Jalan Sehat Telkomsel OMG "Oh My Gigabyte" di Alun Alun…

Walikota Tegal Lantik Tiga Pejabat Fungsional Tertentu.
Berita 26 Dec, 2018

Walikota Tegal Lantik Tiga Pejabat Fungsional Tertentu.

TEGAL- Walikota Tegal Drs. HM Nursholeh,M.MPd melantik tiga pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Rabu. (26/12) di Gedung…

Diryo Suparto Sebut Kemajuan Teknologi Seperti Pisau Bermata Dua
Berita 11 Dec, 2019

Diryo Suparto Sebut Kemajuan Teknologi Seperti Pisau Bermata Dua

Tantangan bangsa Indonesia semakin komplek seiring dengan perkembangan jaman. Era industri 4.0 dan society 5.0 adalah sebuah kehidupan yang serba…

Jumadi : Ketenangan dan Kepastian Informasi Kesehatan Jadi Kunci Gerakan Sektor Ekonomi
Berita 26 Aug, 2020

Jumadi : Ketenangan dan Kepastian Informasi Kesehatan Jadi Kunci Gerakan Sektor Ekonomi

TEGAL - Ketenangan dan kepastian kondisi kesehatan di sebuah daerah menjadi kunci menggerakkan sektor perekonomian daerah. Tanpa kepastian kondisi kesehatan,…

Most from this category