Tim Khusus Alih Alat Tangkap Mulai Data Kapal Nelayan di Tegal


TEGAL-Pemerintah akan melakukan pendataan dan verifikasi kapal dengan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya di beberapa daerah di Pantura Jawa dan Jawa Timur.

Selama beberapa pekan kedepan, pendataan dan verifikasi terhadap ratusan kapal ditargetkan dapat selesai dilaksanakan, sehingga bisa segera dilakukan penyelesaian pengalihan alat tangkap yang dilarang menjadi ramah lingkungan.

Tim khusus penyelesaian pengalihan alat tangkap ikan yang dilarang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mulai bergerak sejak Kamis (1/2) untuk melakukan pendataan, verifikasi dan validasi kapal cantrang dan sejenisnya di Kota Tegal, Jawa Tengah.

Pendataan, verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk mengetahui jumlah serta ukuran kapal dengan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya yang dimilki oleh para nelayan dan pelaku usaha yang digunakan untuk berlayar.

Saat meninjau langsung kegiatan pendataan dan verifikasi kapal di PPP Tegalsari, Jum’at (2/2), Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk tidak lanjut kesepakatan dari pertemuan antara perwakilan nelayan dengan presiden di Istana Presiden dua pekan lalu.

Menteri Susi juga kembali mengingatkan bahwa telah disepakati penggunaan alat tangkap cantrang tetap beroperasi hingga pengalihan alat tangkap nelayan selesai.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut dengan kondisi tidak ada penambahan kapal cantrang. Kapal yang berlayar juga harus diukur ulang dan hanya berlayar di Pantai Utara Pulau Jawa.

Diperkirakan sebanyak 561 kapal dan pelaku usaha di Tegal akan dapat didata selama dua hari.

Setelah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi, nelayan diperbolehkan kembali berlayar selama memiliki surat izin berlayar sementara yang dikeluarkan oleh KKP.

Untuk memperoleh surat izin berlayar sementara tersebut, para nelayan akan diminta untuk menandatangani pernyataan kesanggupan beralih alat tangkap.

KKP bekerjasama dengan perbankan (BRI), penyedia alat Vessel Monitoring System (VMS), instansi daerah, beserta perangkat pendukung lainnya untuk menyukseskan kegiatan ini.

Setelah Tegal, kegiatan ini akan dilanjutkan pelaksanaannya ke sejumlah daerah seperti Batang, Pati, Rembang, dan Lamongan dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan.

Tim khusus penyelesaian pengalihan alat tangkap ikan yang dilarang berupaya untuk memproses perizinan berlayar sementara dengan cepat dan lugas agar nelayan dapat melaut segera serta berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal agar proses pengalihan alat tangkap dapat berjalan lancar tanpa menyulitkan nelayan dan pelaku usaha.

Sebagai informasi, pemerintah telah membentuk tim khusus penyelesaian peralihan alat tangkap ikan yang dilarang ini terdiri dari berbagai unsur yakni Satgas 115, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT KKP), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP KKP) dan kepala daerah setempat. Tim khusus tersebut dikepalai Laksamana Madya TNI (Purn) Widodo. (Sa. Amin/wartabahari.com)

Berita Lainnya

Upah Minimum Kota Tegal Disepakati Rp. 1.762.000
Berita 02 Nov, 2018

Upah Minimum Kota Tegal Disepakati Rp. 1.762.000

TEGAL – Dewan Pengupahan menyepakati mengusulkan besaran Upah Minimum Kota Tegal Rp. 1.762.000. Besaran upah minimum tersebut ditetapkan dalam Sidang…

Pegawai Dinkes Kota Tegal Dites
Berita 14 Jul, 2017

Pegawai Dinkes Kota Tegal Dites

TEGAL-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tegal mengadakan tes kebugaran kepada seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Tegal, Jum'at (14/7/17) di lobi kantor…

Dukungan Pemerintah Kota Tegal dan Masyarakat Kepada Naora Sangat Ampuh
Berita 16 Jan, 2017

Dukungan Pemerintah Kota Tegal dan Masyarakat Kepada Naora Sangat Ampuh

Jakarta – “ Naora.!!!!, Naora ……….!! , kamu pasti bisa.” Teriakan supporter dari Kota Tegal memberikan dukungan kepada salah satu…

Prajurit Lanal Tegal Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Berita 14 Mar, 2018

Prajurit Lanal Tegal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

TEGAL-Seluruh Prajurit dan PNS Markas Komando Pangkalan TNI AL (Mako Lanal) Tegal menjalani Pemeriksaan Kesehatan atau Urikes di Balai Kesehatan…

Bright Gas 5,5 Kg, Selain Warnanya Cantik, Ternyata Juga Lebih Aman
Berita 01 Dec, 2017

Bright Gas 5,5 Kg, Selain Warnanya Cantik, Ternyata Juga Lebih Aman

TEGAL-PT Pertamina telah meluncurkan varian produk Bright Gas ukuran 5,5 kg. Produk ini merupakan elpiji non subsidi. Sales Eksekutif Pertamina…

Distribusi Gas Elpiji 3 Kg di Kota Tegal Stabil
Berita 11 Sep, 2017

Distribusi Gas Elpiji 3 Kg di Kota Tegal Stabil

TEGAL-Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal Herlien Tedjo Oetami melalui Kepala Seksi (Kasi) Perdagangan Suliyanta mengatakan…

Most from this category