BPJS 17.064 Warga Miskin, Ditanggung Pemkot

Sebanyak 17.064 warga miskin yang belum tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Tegal, untuk bisa masuk dalam program JKN. Hal ini disampaikan oelh Plt. Wali Kota Tegal, M. Nursholeh saat menerima audiensi Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, A Prasetya. HP, Kamis (1/2) di ruang kerja Wakil Wali Kota, komplek Balai Kota Tegal.

Nursholeh menjelaskan bahwa dari data Basis Data Terpadu (BDT) dimana merupakan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah bagi masyarakat miskin di masing-masing daerah. Di Kota Tegal ada sekitar  81.000 jiwa yang ada didalam BDT tersebut, namun dari data tersebut 68.000 diantaranya sudah memilki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berarti sudah memilki jaminan kesehatan, sedangkan sisa 17.064 jiwa yang belum memilki kartu JKN dengan berbagai sebab, baik itu ketidak tahuan masyarakat, apa masalah komunikasi yang tidak lancar,

Nursholeh menjelaskan, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 08 tahun 2017, tentang Optimalisasi Program JKN, didalam Inpres tersebut di instruksikan oleh Presiden kepada Pemerintah Daerah baik itu bupati, wali kota maupun gubernur untuk wajib mengalokasikan anggaran untuk program jaminan kesehatan, kemudian memastikan seluruh penduduknya masuk kedalam program JKN, Pemkot Tegal berkomitmen untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, A Prasetya. HP menyampaikan sesuai dengan komitmen Plt. Wali Kota Tegal yang menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan Kota Tegal sudah dianggarkan tahun 2018, di APBD sekitar 5 Miliar sehingga dengan demikian  sisa 17.064 warga miskin yang belum tercover JKN, secara automatis akan didaftarkan oleh Pemerintah Kota kepada BPJS Kesehatan.

Sehingga harapannya seluruh masyarakat miskin di Kota Tegal bisa terdaftar dalam program JKN sebagai peserta BPJS, agar tidak ada kehawatiran apabila warga mengalami sakit

Secara teknis nanti, warga yang tercantum dalam BDT akan di daftarkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dan berdasarkan data dari Dinkes dan Dinsos tersebut BPJS akan segera menerbitkan kartu JKN bagi 17.064 warga miskin tersebut. Dan setelah diterbitkan masyarakat tidak perlu mengambil, melainkan akan dikirimkan oleh pihak BPJS melalui pos sesuai dengan alamat yang sudah tercantum dalam BDT.

Sementara itu, Kepal Dinas Kesehatan Kota Tegal. Dr Suharjo. Menyampaikan bahwa program ini merupakan pelaksanaan komitmen Plt. Wali Kota untuk melaksanakan Universal Healty Coverage (UHC) diharapkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS, dan khusus untuk masyarakat miskin Pemerintah Kota Tegal memilki komitmen bagi 17.064 masyarakat yang masuk ke dalam BDT akan ditanggung oleh pemerintah Kota, dan saat ini tengah ditindaklanjuti secara teknis.

Berita Lainnya

Kunjungi Stand PMI, Walikota Minta Warga Aktif Menyumbangkan Darah
Berita 24 Mar, 2019

Kunjungi Stand PMI, Walikota Minta Warga Aktif Menyumbangkan Darah

Tegal - Saat mengunjungi stand Palang Merah Indonesia (PMI) di alun-alun Kota Tegal, Minggu (24/3). Walikota meminta kepada warga untuk…

Tahlil Akbar dan Doa untuk Pahlawan Bangsa
Berita 18 Aug, 2019

Tahlil Akbar dan Doa untuk Pahlawan Bangsa

Tegal - Setelah Kirab Merah Putih para peserta kirab yang terdiri dari ulama, TNI Polri, santri, mahasiswa, palajar dan masyarakat…

KPU Kota Tegal Gelar Jalan Sehat
Berita 06 May, 2018

KPU Kota Tegal Gelar Jalan Sehat

TEGAL-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal menggelar jalan sehat dalam rangka sosialisasi pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal,…

Kampung KB Idaman Kembangkan Berbagai Kegiatan
Berita 23 Jan, 2019

Kampung KB Idaman Kembangkan Berbagai Kegiatan

TEGAL-Kampung KB Idaman Kelurahan Kalinyamat Wetan menggelar musyawarah rencana kerja kegiatan, Rabu (23/1) di aula Kantor Kelurahan Kalinyamat Wetan. Musyawarah…

Perjanjian Kerjasama Kuatkan Sinergitas.
Berita 19 Jul, 2018

Perjanjian Kerjasama Kuatkan Sinergitas.

Semarang – Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penanganan Aduan Masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)…

Korupsi Dan Penyalahgunaan Anggaran Berdampak Negatif Pada Percepatan Pembangunan Desa
Berita 18 Jul, 2019

Korupsi Dan Penyalahgunaan Anggaran Berdampak Negatif Pada Percepatan Pembangunan Desa

Tegal - Pemerintah Kota Tegal bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call Paper Pencegahan…

Most from this category