Temukan Pelanggaran Pilkada, Panwaslu Siap Terima Laporan Masyarakat

TEGAL-Dalam rangka Pilkada serentak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Tegal terus menggelar sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Kali ini, Panwaslu Kota Tegal mengundang  pengurus RW dan Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi tersebut, Selasa (12/12) di ruang Diamond 3 hotel Pesona Tegal, Jalan Gajah Mada Kota Tegal.

Komisioner Panwaslu Kota Tegal, Nurbaeni, S.Pd. AUD menegaskan paswaslu siap menerima laporan dari masyarakat bila menemukan pelanggaran dalam Pilkada. Jenis pelanggaran yaitu, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yakni pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai peyelenggara pemilihan.

Lalu, Pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan dan Pelanggaran Pidana/Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan.

“Jika memang ditemukan pelanggaran, Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut dalam melaporkan ke Panwaslu”, ungkap Nurbaeni, saat mejadi narasumber kegiatan tersebut.

Informasi dugaan pelanggaran pemilihan, kata Nurbaeni, berasal dari laporan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilihan dan Peserta pemilihan. Bisa juga dari Pengawas yang menemukan sendiri dugaan pelanggaran tersebut.

Namun, batas waktu penanganan pelanggaran bagi pengawas Pemilihan akan mengkaji temuan/laporan dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak, paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Jika Pengawas Pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, keputusan dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

“ Pengawas Pemilihan dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk meminta keterangan dalam klarifikasi atas laporan yang diterima. Setelah itu, Panwaslu akan menentukan hasil kajian terhadap temuan laporan dugaan pelanggaran. Apakah merupakan pelanggaran pemilu, bukan pelanggaran pemilu atau termasuk sengketa pemilu”, pungkas Nurbaeni. (Sa. Amin/wartabahari.com)

 

Berita Lainnya

Ganjar Ajak Rawat Indonesia Secara Bersama-Sama.
Berita 17 Oct, 2019

Ganjar Ajak Rawat Indonesia Secara Bersama-Sama.

Semarang - Untuk menjaga kondusifitas provinsi Jawa Tengah terhadap isu-isu aktual baik regional maupun nasional, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengundang…

Masyarakat Tak Perlu Takut Konsumsi Telur
Berita 12 Apr, 2018

Masyarakat Tak Perlu Takut Konsumsi Telur

TEGAL-Pemerintah Kota Tegal melalui DKPPP Kota Tegal mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi telur dan tak perlu khawatir beredarnya isu telur palsu.…

Kak Jumadi, Terpilih Menjadi Kakwarcab Kota Tegal
Berita 27 Jul, 2019

Kak Jumadi, Terpilih Menjadi Kakwarcab Kota Tegal

Wakil Wali Kota Muhamad Jumadi, resmi menjadi Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Tegal periode 2019-2024. Kak Jumadi terpilih…

Penanggulangan NAPZA Menuju Kota Tegal Bersih Narkoba
Berita 02 Oct, 2019

Penanggulangan NAPZA Menuju Kota Tegal Bersih Narkoba

Tegal – Talk show penguatan jejaring dan kolaborasi penanggulangan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) menuju Kota Tegal bersih narkoba…

Merger Jadi Pilihan Untuk Masa Depan Akper.
Berita 24 Mar, 2017

Merger Jadi Pilihan Untuk Masa Depan Akper.

Tegal – Rapat Dengar Pendapat antara Walikota Tegal, KMT. Hj. Siti Masitha Kota Tegal dengan sejumlah anggota DPRD Kota Tegal…

Pasar Murah oleh TPID Kota Tegal Diserbu Warga Tegal Barat
Berita 13 Jun, 2017

Pasar Murah oleh TPID Kota Tegal Diserbu Warga Tegal Barat

TEGAL – Penyelanggaraan Pasar Murah oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tegal pada hari kedua (13/6) yang diselenggarakan di…

Most from this category