Temukan Pelanggaran Pilkada, Panwaslu Siap Terima Laporan Masyarakat

TEGAL-Dalam rangka Pilkada serentak pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Tegal terus menggelar sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Kali ini, Panwaslu Kota Tegal mengundang  pengurus RW dan Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi tersebut, Selasa (12/12) di ruang Diamond 3 hotel Pesona Tegal, Jalan Gajah Mada Kota Tegal.

Komisioner Panwaslu Kota Tegal, Nurbaeni, S.Pd. AUD menegaskan paswaslu siap menerima laporan dari masyarakat bila menemukan pelanggaran dalam Pilkada. Jenis pelanggaran yaitu, Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yakni pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai peyelenggara pemilihan.

Lalu, Pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan dan Pelanggaran Pidana/Tindak Pidana Pemilihan yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan.

“Jika memang ditemukan pelanggaran, Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut dalam melaporkan ke Panwaslu”, ungkap Nurbaeni, saat mejadi narasumber kegiatan tersebut.

Informasi dugaan pelanggaran pemilihan, kata Nurbaeni, berasal dari laporan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilihan dan Peserta pemilihan. Bisa juga dari Pengawas yang menemukan sendiri dugaan pelanggaran tersebut.

Namun, batas waktu penanganan pelanggaran bagi pengawas Pemilihan akan mengkaji temuan/laporan dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak, paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Jika Pengawas Pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, keputusan dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

“ Pengawas Pemilihan dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk meminta keterangan dalam klarifikasi atas laporan yang diterima. Setelah itu, Panwaslu akan menentukan hasil kajian terhadap temuan laporan dugaan pelanggaran. Apakah merupakan pelanggaran pemilu, bukan pelanggaran pemilu atau termasuk sengketa pemilu”, pungkas Nurbaeni. (Sa. Amin/wartabahari.com)

 

Berita Lainnya

Ratusan Kendaraan Dinas Pemkot Tegal Ikuti Ramp Check dan Uji Emisi
Berita 02 Mar, 2017

Ratusan Kendaraan Dinas Pemkot Tegal Ikuti Ramp Check dan Uji Emisi

TEGAL – Politeknik Keselamatan Tranportasi Jalan (PKTJ) Tegal bekerjasama dengan  Pemerintah Kota Tegal menggelar Ramp Check (Inspeksi Mesin Kendaraan )…

Musrembangkel Akan Gunakan Aplikasi E-Planing
Berita 17 Jan, 2018

Musrembangkel Akan Gunakan Aplikasi E-Planing

TEGAL – Aplikasi E- Planing dipersiapkan Pemerintah Kota Tegal untuk mengisi program kerja dalm Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangkel) tahun 2018.…

Prajurit dan PNS Lanal Tegal Peringati Isra’ Mi’raj
Berita 26 Mar, 2018

Prajurit dan PNS Lanal Tegal Peringati Isra’ Mi’raj

TEGAL- Memaknai kembali hikmah dari peristiwa Isra dan Miraj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil…

Puluhan Siswa TK Hang Tuah 16 Tegal Diberikan Vitamin A dan Laksanakan Pemeriksaan Gigi
Berita 10 Aug, 2017

Puluhan Siswa TK Hang Tuah 16 Tegal Diberikan Vitamin A dan Laksanakan Pemeriksaan Gigi

TEGAL-Bertempat di teras belajar TK Hang Tuah 16 Tegal Jl.Mayjen Sutoyo no.23 Tegal dan di ruang pemeriksaan gigi Balai Pengobatan…

Tim Penggerak PKK Adakan Sosialisasi Kesehatan
Berita 27 Nov, 2017

Tim Penggerak PKK Adakan Sosialisasi Kesehatan

TEGAL -  Tim Pengerak PKK Kota Tegal pada hari Senin (27/11) mengadakan sosialisasi di Ruang PKK Kota Tegal yakni kompleks…

BP4D Gelar Sosialisasi Revisi Renstra OPD Kota Tegal
Berita 30 May, 2017

BP4D Gelar Sosialisasi Revisi Renstra OPD Kota Tegal

TEGAL- Badan Pengembangan, Penelitian, dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP4D) Kota Tegal menggelar sosialisasi penyusunan revisi rencana strategis (renstra) pada organisasi…

Most from this category