Sinergi BPJS Kesehatan, KPK, dan Kementerian Kesehatan Perangi Kecurangan

JAKARTA- Sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan terbesar di dunia, salah satu upaya yang senantiasa dilaksanakan BPJS Kesehatan adalah mencegahpotensi kecurangan alias fraud.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2015, terdapat berbagai pihak yang berpotensi melakukan kecurangan dalam program JKN-KIS, mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, hingga penyedia obat dan alat kesehatan.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk tim pengawas bersama.

”Tim pengawas tersebut terdiri atas Koordinator, Kelompok Kerja Pencegahan Kecurangan dalam JKN, Kelompok Kerja Deteksi Kecurangan dalam JKN, dan Kelompok Kerja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN,“ kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program JKN, bersama Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (19/07).

Koordinator bertugas melakukan review atas pedoman yang disusun Kelompok Kerja, melakukan koordinasi penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan koordinasi pelaksanakan sosialisasi pedoman, melakukan piloting atas pelaksanaan pedoman dan pelaksanaan analisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, dan mengevaluasi progress kinerja masing-masing Kelompok Kerja.

Kelompok Kerja Pencegahan Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Pencegahan Kecurangan JKN yang harus dilakukan fasilitas kesehatan, serta mengkoordinasikan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman tersebut.

Kelompok Kerja Deteksi Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Deteksi Kecurangan dalam JKN yang mencakup tata cara pertukaran data, menganalisis data yang berpotensi kecurangan dalam JKN, serta melakukan deteksi awal atas data yang berpotensi kecurangan dalam JKN sebagai dasar pelaksanaan piloting.

Kelompok Kerja Penyelesaian Kecurangan dalam JKN bertugas menyusun Pedoman Penyelesaian Kecurangan dalam JKN yang mencakup tingkatan kecurangan, tata cara penyelesaian dan sanksi yang akan diterapkan, serta melakukan koordinasi dengan pakar/ahli dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam penyusunan pedoman penyelesaian kecurangan dalam JKN.

“Prinsipnya, kami sangat fokus dalam menjalankan good governance. BPJS Kesehatan tidak berjalan sendiri dalam mengelola program JKN-KIS, melainkan diawasi oleh banyak pihak, mulai dari tingkat Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), hingga KPK. Tiap tahun kami juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan telah 25 kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika dihitung sejak PT Askes (Persero),” kata Fachmi.

Khusus dalam hal memproses klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti Fraud serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan. BPJS Kesehatan juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendorong rumah sakit membentuk Tim Anti Fraud internal.

Di sisi lain, menurut Fachmi, standar kendali mutu dan kendali biaya sangat membantu pencegahan kecurangan, sebab dari standar tersebut dapat ditelusuri tindakan mana yang mengarah pada potensi kecurangan. Oleh karena itu, jika kendali mutu dan kendali biaya berjalan baik, risiko potensi kecurangan pun bisa menurun.

Berita Lainnya

Sebagian Wilayah di Pantura Mengalami Gangguan Pasokan Listrik
Berita 31 May, 2017

Sebagian Wilayah di Pantura Mengalami Gangguan Pasokan Listrik

TEGAL – Saat ini sedang terjadi gangguan di PLTU Cilacap unit 1 dan 2 sejak pukul 08.52 WIB sehingga menyebabkan…

Pengenalan Lingkungan Sekolah Tidak Ada Atribut Aneh-Aneh
Berita 17 Jul, 2017

Pengenalan Lingkungan Sekolah Tidak Ada Atribut Aneh-Aneh

TEGAL-Kepala SMA Negeri 1 Tegal Aziz Iqbal menegaskan pengenalan lingkungan sekolah (PLS) tidak ada kegiatan perpeloncohan dan siswa baru diperintahkan…

Batik Tegal dan Kardinah
Berita 02 Oct, 2017

Batik Tegal dan Kardinah

TEGAL – Tanggal 2 Oktober merupakan hari Batik Nasional, dimana batik merupakan warisan budaya penetapan batik oleh UNESCO sebagai Warisan…

Libur Lebaran menjadi Berkah Bagi Penyedia Jasa Sewa Ban
Berita 30 Jun, 2017

Libur Lebaran menjadi Berkah Bagi Penyedia Jasa Sewa Ban

TEGAL – Libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H menjadi berkah bagi penyedia jasa sewa ban di lokasi Obyek Wisata…

Stop Narkoba ! Pegawai KPP Pratama Tegal Tes Urine
Berita 02 Feb, 2017

Stop Narkoba ! Pegawai KPP Pratama Tegal Tes Urine

TEGAL – Dalam rangka mewujudkan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang BERSINAR (Bersih dari Narkoba), Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Tegal menyenggarakan…

Walikota Resmikan Pondok pesantren Daarur Rohmah
Berita 14 May, 2017

Walikota Resmikan Pondok pesantren Daarur Rohmah

Tegal – Pelaksanaan Khotmil Qur’an dan Wisuda TPQ Hidayatul Athfal kali ini benar benar berbeda, pasalnya acara kali ini dihadiri…

Most from this category