Tak Benar Pengendalian Internal Pemkot Dinilai Amburadul

Pemerintah Kota Tegal melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) membantah pernyataan Anggota Badan Anggaran DPRD, Sisdiono Ahmad sebagaimana dilansir Suara Merdeka Kamis (6/6), yang menyatakan bahwa pengendalian internal Pemerintah Kota Tegal amburadul.

Hal tersebut dikatakan Sisdiono terkait 12 catatan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beberapa waktu lalu.  Dia menilai kedua belas catatan itu berupa vonis tidak tertib, tidak sesuai ketentuan dan tidak memadai atas kinerja pengendalian hampir di semua SKPD.

Atas pernyataan itu Supriyanta menyatakan bahwa sebagai anggota Badan Anggaran Sisdiono Ahmad tidak memahami Standar Pengendalian  Internal (SPI), sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Ditambahkan oleh Supriyanta bahwa Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dijadikan dasar pemeriksaan BPK adalah sebagai alat untuk menentukan prosedur pemeriksaan, dengan tujuan menyatakan pendapat, dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pemeriksaan, yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan perundangan, efektifitas dan efisiensi.

“Setelah melakukan pemeriksaan BPK berhak menyatakan pendapat, tetapi bukan dalam konteks memberikan keyakinan memadai tentang keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan perundangan, efektifitas dan efisiensi. Jika ada penyimpangan keuangan, maka sistem ini yang memberi peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya” Ucap Supriyanta.

“Jadi tidak benar kalau pemeriksaan pada satu-dua OPD digunakan untuk memvonis atau menggeneralisir seluruh kinerja OPD sebagai tidak tertib ” lanjutnya.

Di dalam mengelola keuangan, Pemerintah Kota Tegal tidak hanya dibatasi oleh SPI, tetapi juga selalu mengacu pada ketentuan lain seperti Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP 58 tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah dan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Atas kinerja yang didasarkan pada peraturan perundangan inilah BPK RI memberikan penilaian hasil pemeriksaan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan pada kategori baik, atau dalam istilah auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

“Jika benar SPI kita amburadul, tentu tidak mungkin ada predikat WTP untuk Pemkot Tegal” tegasnya.

Lebih jauh Supriyanta menjelaskan bahwa Pencatatan dan penelusuran aset tetap yang menjadi pengecualian dalam opini BPK RI adalah masalah klasik yang dialami oleh pemerintah, dari pusat hingga daerah.

“Itu masalah klasik, tapi yang perlu diketahui bahwa masalah pencatatan aset yang muncul di daerah dimulai sejak tahn 2005, yakni sejak diberlakukannya perlihan dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem acrual” lanjut Supriyanta.

Hingga saat ini beberapa kemajuan dibidang pencatatan aset antara lain pencatatan dan penelusuran aset di SD,SMP,SMA dan SMK.

Berita Lainnya

Walikota Terima Hasil Raker Konsorsium SMP MTS Swasta
Berita 04 Apr, 2017

Walikota Terima Hasil Raker Konsorsium SMP MTS Swasta

Tegal – Ucapan terima kasih dan Apresiasi disampaikan oleh Pemerintah Kota Tegal kepada segenap pengurus yayasan pendidikan, kepala sekolah, guru…

292 Perserta Ikuti MTQ Tingkat Kota
Berita 15 Oct, 2018

292 Perserta Ikuti MTQ Tingkat Kota

Sebanyak 292 perserta akan berlomba dalam kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Pelajar dan Umum tingkat Kota Tegal tahun 2018. Dari…

Menteri Susi Main Paddleboarding di PAI Kota Tegal
Berita 02 Feb, 2018

Menteri Susi Main Paddleboarding di PAI Kota Tegal

TEGAL- Setelah bersepeda bersama Kapolres Tegal Kota AKBP Jon Wesly Arianto dan Dandim 0712/Tegal Letkol KAV Kristiyanto, Menteri Kelautan dan…

Perda Perubahan tahun Anggaran 2018, Disahkan
Berita 01 Oct, 2018

Perda Perubahan tahun Anggaran 2018, Disahkan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal tentang Perubahan APBD kota Tegal, tahun Anggaran 2018 disahkan setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRD…

Cegah DB, Dinkes Kota Tegal Intensifkan Fogging
Berita 14 Feb, 2017

Cegah DB, Dinkes Kota Tegal Intensifkan Fogging

TEGAL-Dinas Kesehatan Kota Tegal semakin intensif melakukan fogging sebagai upaya cegah bertambahnya kasus demam berdarah. Sejak Januari sampai dengan saat…

Tingkatkan Kualitas LKPJ.
Berita 09 Mar, 2018

Tingkatkan Kualitas LKPJ.

Semarang - Pjs. Walikota Tegal, Drs. Akhmad Rofai, M. Si instruksikan kepada semua Kepala Organinsasi Perangkat Daerah (OPD) di Jajaran…

Most from this category