Tak Benar Pengendalian Internal Pemkot Dinilai Amburadul

Pemerintah Kota Tegal melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) membantah pernyataan Anggota Badan Anggaran DPRD, Sisdiono Ahmad sebagaimana dilansir Suara Merdeka Kamis (6/6), yang menyatakan bahwa pengendalian internal Pemerintah Kota Tegal amburadul.

Hal tersebut dikatakan Sisdiono terkait 12 catatan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beberapa waktu lalu.  Dia menilai kedua belas catatan itu berupa vonis tidak tertib, tidak sesuai ketentuan dan tidak memadai atas kinerja pengendalian hampir di semua SKPD.

Atas pernyataan itu Supriyanta menyatakan bahwa sebagai anggota Badan Anggaran Sisdiono Ahmad tidak memahami Standar Pengendalian  Internal (SPI), sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Ditambahkan oleh Supriyanta bahwa Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dijadikan dasar pemeriksaan BPK adalah sebagai alat untuk menentukan prosedur pemeriksaan, dengan tujuan menyatakan pendapat, dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pemeriksaan, yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan perundangan, efektifitas dan efisiensi.

“Setelah melakukan pemeriksaan BPK berhak menyatakan pendapat, tetapi bukan dalam konteks memberikan keyakinan memadai tentang keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan perundangan, efektifitas dan efisiensi. Jika ada penyimpangan keuangan, maka sistem ini yang memberi peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya” Ucap Supriyanta.

“Jadi tidak benar kalau pemeriksaan pada satu-dua OPD digunakan untuk memvonis atau menggeneralisir seluruh kinerja OPD sebagai tidak tertib ” lanjutnya.

Di dalam mengelola keuangan, Pemerintah Kota Tegal tidak hanya dibatasi oleh SPI, tetapi juga selalu mengacu pada ketentuan lain seperti Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP 58 tahun 2005 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah dan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Atas kinerja yang didasarkan pada peraturan perundangan inilah BPK RI memberikan penilaian hasil pemeriksaan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan pada kategori baik, atau dalam istilah auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

“Jika benar SPI kita amburadul, tentu tidak mungkin ada predikat WTP untuk Pemkot Tegal” tegasnya.

Lebih jauh Supriyanta menjelaskan bahwa Pencatatan dan penelusuran aset tetap yang menjadi pengecualian dalam opini BPK RI adalah masalah klasik yang dialami oleh pemerintah, dari pusat hingga daerah.

“Itu masalah klasik, tapi yang perlu diketahui bahwa masalah pencatatan aset yang muncul di daerah dimulai sejak tahn 2005, yakni sejak diberlakukannya perlihan dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem acrual” lanjut Supriyanta.

Hingga saat ini beberapa kemajuan dibidang pencatatan aset antara lain pencatatan dan penelusuran aset di SD,SMP,SMA dan SMK.

Berita Lainnya

Berikut Hasil Seleksi Administrasi Pejabat di Pemkot Tegal
Berita 25 Nov, 2017

Berikut Hasil Seleksi Administrasi Pejabat di Pemkot Tegal

TEGAL-Panitia seleksi pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal mengumumkan hasil seleksi jabatan di 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).…

Pemkot Tegal Serius Berantas Pungli
Berita 19 Jan, 2017

Pemkot Tegal Serius Berantas Pungli

TEGAL- Keseriusan Pemkot Tegal dalam memberantas Pungli, menjadi komitmen untuk tidak main-main untuk memberantas pungutan liar. Tekad ini ditegaskan Walikota…

Kantor Pos Besar Tegal Tampilkan Koleksi Sejarah
Berita 14 May, 2017

Kantor Pos Besar Tegal Tampilkan Koleksi Sejarah

TEGAL-PT. Pos Indonesia atau Kantor Pos Besar Kota Tegal memamerkan berbagai koleksi sejarah pada Festival Seni Budaya dan Kuliner Tegal…

Walikota Tegal Tandatangani Deklarasi Setia NKRI dan Anti Narkoba IPNU dan IPPNU Kota Tegal.
Berita 23 Apr, 2017

Walikota Tegal Tandatangani Deklarasi Setia NKRI dan Anti Narkoba IPNU dan IPPNU Kota Tegal.

Tegal – “Bunda yakin IPNU dan IPPNU Kota Tegal  betul-betul mempunyai pondasi yang kokoh dan kuat dalam menangkal tentang danya…

Hasil Popda 2017 Cabor Bulutangkis
Berita 27 Feb, 2017

Hasil Popda 2017 Cabor Bulutangkis

TEGAL – Rangkaian pertandingan dalam Popda Tingkat Kota Tegal cabang olahraga Bulutangkis pada tanggal 22–23 Februari 2017 di GOR Waikiki…

Bawaslu Kota Tegal Gelar Upacara HUT Kemerdekaan, Ini Pesannya
Berita 17 Aug, 2018

Bawaslu Kota Tegal Gelar Upacara HUT Kemerdekaan, Ini Pesannya

TEGAL- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal  melaksanakan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 73, Jum'at (17/8) di lapangan gedung…

Most from this category