Inflasi Jateng Terendah se-Jawa Bali, Pj. Gubernur Berikan Arahan Kepada Kepala Daerah

SEMARANG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) di Hotel Tentrem Semarang, Kamis (26/09/2024).

HLM dipimpin Pj. Gubernur, Nana Sudjana dan dihadiri Sekda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah, para Kepala Daerah, Kepala OPD, Badan Pusat Statistik, BUMN dan BUMD se-Jawa Tengah.

Hadir pula Pj. Wali Kota Tegal Dadang Somantri, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Cucuk Daryanto dan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal, Sirat Mardanus.

Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwi Saputra menyampaikan pada tahun 2024 inflasi Jawa Tengah turun di angka 1,77% dan merupakan yang terendah se-Jawa Bali.

“Alhamdulillah secara year on year pada bulan Agustus kemarin kita masih rendah di angka 1,77%, walaupun tadi ada beberapa tantangan inflasi yaitu beras, cabai merah, serta bawang merah. Tapi in sha Allah sampai dengan akhir tahun masih dalam rentang sasaran 2,5±1%,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan bahwa angka inflasi Jawa Tengah masih berkategori baik.

“Memang sampai saat ini terkait masalah inflasi kita seperti disampaikan Pak Kepala BI Jateng sebesar 1,77%. Artinya bahwa di Jawa Tengah ini kategorinya masih baik ya dan berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 1,86%.
Hal ini disebabkan karena selama ini koordinasi tim TPID ini berjalan dengan baik, kami terus melakukan langkah-langkah terkait dengan adanya permasalahan kemungkinan kenaikan dari salah satu komoditas, kami segera rapat dan melakukan langkah-langkah seperti operasi pasar, dan juga mengantisipasi dari awal terhadap kenaikan harga-harga tersebut,” ujar Nana.

Nana Sudjana turut memberikan arahan khusus kepada para kepala daerah yang hadir terkait pengendalian inflasi, antara lain:

1. Menyusun neraca pangan.
2. Mendorong budidaya pertanian organik/semiorganik guna meningkatkan sustainabilitas pertanian, memperluas urban farming.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani serta penyuluh pertanian termasuk pelaksanaan capacity building.
4. Mengidentifikasi potensi lahan tidur yang dapat dimanfaatkan dan melakukan akselerasi proses perizinan pemanfaatan lahan dimaksud.
5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara anggota TPID dan stakeholder terkait seperti satgas pangan Polda, TNI, Kejaksaan Tinggi, BI, Bulog, dan BPS.
6. Mewaspadai lonjakan permintaan serta memastikan stok pasokan bahan pokok penting jelang Pilkada serentak, Natal, dan Tahun Baru.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Wali Kota Tegal Dadang Somantri menyebut banyak hal yang harus dilakukan, mengingat Kota Tegal sendiri tidak mempunyai sumber karena semuanya mengimpor dari daerah lain.

“Banyak yang harus dilakukan, diantaranya penguatan kerjasama antar daerah untuk mendapatkan bahan-bahan pangan dan penting untuk kebutuhan Kota Tegal. Kemudian kebijakan penganggaran, saya akan cek lagi sejauh mana kita mampu mengantisipasi terhadap kondisi-kondisi kalau terjadi seperti kelangkaan beras, kelangkaan sumber-sumber pangan yang lain. Nah ini harus dikuatkan dengan penganggaran. Terakhir, jangka panjang kita harus dipersiapkan membangun perusahaan daerah untuk urusan pangan atau paling tidak dalam jangka pendek ini kita akan berdayakan koperasi milik Pemkot,” tutur Dadang.

Diketahui CBPD (Cadangan Beras Pemerintah Daerah) Kota Tegal sebagaimana disampaikan Kepala DKPPP Kota Tegal adalah 109.980.000.

“Itu untuk setahun, setara dengan 10,9 ton beras itu sebenarnya masih kurang ya, indeks yang diberikan provinsi itu 24 ton, jadi masih separo, mudah-mudahan tahun depan bisa dicukupi,” pungkasnya.

Terpisah, pada akhir sesi HLM, disampaikan closing statement dari Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat juga menyampaikan rekomendasi dari World Bank terkait kemampuan Jawa Tengah menghadapi krisis pangan oleh World Bank, yaitu:

1. Penguatan produktivitas pangan strategis.
2. Pengembangan new champion lokal terutama untuk komoditas holtikultura.
3. Penguatan ekosistem BUMD untuk memperpendek kerangka perdagangan karena porsi kelebihan pasokan.
4. Hilirisasi komoditas pangan strategis dan kampanye produk olahan.
5. Pengembangan neraca pangan terhadap komoditas pangan strategis.
6. Penguatan pasokan melalui kerjasama antar daerah di Jawa Tengah.(*)