Dinas PU dan Tata Ruang Sosialisasi Tata Ruang

TEGAL-Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tegal menggelar sosialisasi penataan ruang di Aula Kecamatan Tegal Barat, kemarin (16/3). Sebanyak 35 orang hadir dalam kegiatan tersebut meliputi perwakilan Kelurahan, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.

Dinas PU dan Tata Ruang melalui Kasi Perencanaan Tata Ruang, Imam Seno Adji mengatakan banyak sekali aturan-aturan yang berkaitan dengan penataan ruang. Ada UU Nomor 5 tehun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permen PUPera No. 5 Tahun 2016 tentang IMB, Pemnedagri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan.

“Ada juga Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031”, kata Seno

Tujuan penataan ruang, Kata Seno, untuk mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan industri yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.  Tata ruang untuk kenyamanan bersama untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Misalnya bila terjadi kebakaran, lokasi kebakaran memiliki konsep tata ruang yang buruk.  Jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, gang perumahan terlalu sempit, pemadam tidak bisa mauk, maka ini menjadi sebuah masalah.

“Ini pentingnya penataan ruang, diwilayah Kota Tegal sudah ada aturan, ini semata-mata untuk menjaga ketertiban bersama sekaligus tinggalan untuk generasi penerus sebagai kebaikan”, imbuhnya

Mudah-mudahan dari penataan ruang yang baik akan  mendapatkan kehidupan baik dan sejahtera. Seno berharap masyarakat ikut andil mencermati dan menjadikan pelopor dalam penataan ruang. Yakni dengan melakukan pemantauan dilingkungan,  selaku ketua RT lebih kontrol dalam memberikan persetujuan.

Pada Perda No. 4 tahun 2012 ada sanksi bagi yang melanggar penataan ruang.  Sanksi adminitratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin,  pemulihan fungsi ruang, denda dan pembongkaran bangunan.

Selain itu pada Pasal 70 yang menyebutkan bahwa bila ada pejabat memberikan ijin dan menyalahgunakan wewenang dalam  pemberian ijin maka dapat dikenai sanksi pidana dan diberhentikan dari PNS. “Baik masyarakat maupun pejabat yang berwenang mendapat ancaman yang sama, artinya peraturan tata ruang ini tidak main-main”, pungkas Seno. (Sa. Amin)

Berita Lainnya

Bulan Ramadan Bulan Yang Penuh Berkah
Berita 08 Jun, 2017

Bulan Ramadan Bulan Yang Penuh Berkah

TEGAL – Usai acara buka bersama di pendopo Kelurahan Pesurungan Lor, Walikota Tegal , KMT. Hj. Siti Masitha Soeparno, melanjutkan…

Berikut Jadwal Imsakiyah Kota Tegal
Berita 27 May, 2017

Berikut Jadwal Imsakiyah Kota Tegal

TEGAL- Kementerian Agama Kota Tegal telah mengedarkan jadwal imsakiyah selama Ramadhan. Adanya jadwal imsakiyah tersebut dengan mudah kita mempersiapkan diri…

Terbakarnya Pabrik Obat Nyamuk King Kong
Berita 11 Feb, 2017

Terbakarnya Pabrik Obat Nyamuk King Kong

TEGAL – Kerumunan warga terjadi di jalan Flores Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, hal ini dikarenakan terbakarnya Pabrik Obat Nyamuk…

Kartun Kapsul Juarai Krenova Tegal
Berita 24 Mar, 2017

Kartun Kapsul Juarai Krenova Tegal

TEGAL-Salah satu ide kreatif pemuda Kota Tegal ini berhasil meraih juara II lomba kreasi dan inovasi (Krenova) yang digelar oleh…

Batik Tegal dan Kardinah
Berita 02 Oct, 2017

Batik Tegal dan Kardinah

TEGAL – Tanggal 2 Oktober merupakan hari Batik Nasional, dimana batik merupakan warisan budaya penetapan batik oleh UNESCO sebagai Warisan…

Tingkatkan Akses Permodalan, Bekraf Kembali Ke Tegal
Berita 15 Oct, 2017

Tingkatkan Akses Permodalan, Bekraf Kembali Ke Tegal

TEGAL-Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) kembali meningkatkan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif dengan menggelar workshop peningkatan akses permodalan non perbankan, Minggu…

Most from this category