Chrisna Adhitama: Gratifikasi Merusak Sistem Pelayanan Publik

TEGAL – Pemahaman tentang gratifikasi sebagai salah satu akar terjadinya praktek korupsi, terus diupayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Upaya tersebut bertujuan untuk memberantas praktek korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).
Dalam prakteknya gratifikasi merupakan salah satu penyebab rusaknya sistem pelayanan publik yang selama ini sudah dibangun dengan baik oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, gratifikasi perlu dikendalikan dengan memberikan pemahaman kepada penyelenggara negara melalui sosialisasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Satgas Program Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Chrisna Adhitama, saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang berlangsung di Ruang Adipura Kompleks Balai Kota Tegal, Selasa (30/03/2021).
Chrisna menyampaikan bahwa, Pemda saat ini sedang berlomba-lomba dalam peningkatan pelayanan publik. Di sisi lain adanya gratifikasi yang diawali dengan pemberian sebagai bentuk ucapan terima kasih, kemudian berkembang menjadi sebuah kebiasaan. Pada kondisi tersebut menjadi awal gratifikasi mulai merusak sistem dan prosedur pelayanan publik di Pemda.
“Di awali dengan pemberian sebagai bentuk ucapan terima kasih, dalam prakteknya gratifikasi merupakan salah satu penyebab rusaknya pelayanan publik yang selama ini sudah dibangun dengan baik oleh Pemda,” tutur Chrisna.
Lebih jauh Chrisna menjelaskan bahwa tidak semua gratifikasi itu merupakan tindak pidana. Sebab gratifikasi dalam arti luas adalah pemberian yang bersifat netral. Namun dalam pelaksanaannya gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggaran negara dengan tujuan tertentu, dan inilah yang menurutnya merupakan tindak pidana.
“KPK tidak membatasi gratifikasi yang bersifat adat atau budaya yang sudah ada, namun gratifikasi dilarang apabila pemberian sudah ditujukan kepada orang tertentu kaitannya dengan jabatan penerima gratifikasi,” jelas Chrisna.
Agar gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara tidak rancu keberadaanya, Chrisna menyarankan agar penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi ke KPK. Pihakanya akan melakukan penilaian dan menetapkan apakah gratifikasi ditetapkan sebagai milik penerima atau ditetapkan dan diamankan untuk negara.
Dengan melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK, menurutnya akan memberikan keamanan kepada penerima, dan sesuai aturan sanksi tidak berlaku bagi penerima.
Di sisi lain Chrisna mencontohkan, ada beberapa kreteria gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ke KPK seperti pemberian sesama keluarga, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, keuntungan karena investasi, bunga deposito, deviden saham, SHU dari kepesertaan Koperasi, seminar kit, hadiah dalam rangka promosi, penerimaan hadiah beasiswa atau tunjangan karena prestasi kerja, kompensasi profesi di luar kedinasan (honorarium, transportasi akomodasi) dan gratifikasi semacamnya.
Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal, Johardi, menyambut baik sosialisasi terkait gratifikasi dengan KPK menjadi narasumber langsung. “Giat ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang gratifikasi,” harap Wali Kota.
Terkait dengan pelayanan publik, Wali Kota menjelaskan bahwa pihaknya ingin agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Tegal dengan mendapatkan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan memuaskan kerena tidak ada lagi gratifikasi, uang pelicin, suap dan lainnya.
Ia menghimbau kepada pimpinan instansi mampu memberikan contoh dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungannya masing-masing secara berkesinambungan. Khususnya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Wali Kota, semua harus melakukan pengendalian gratifikasi, meskipun tidak mudah. Namun Wali Kota menghimbau agar selalu membiasakan agar Pemerintah Kota Tegal bersih dari tindakan korupsi kolusi dan nepotisme. (*)

Berita Lainnya

Propemperda Kota Tegal Tahun 2020 Sepakati Bahas 14 Raperda
Berita 28 Dec, 2019

Propemperda Kota Tegal Tahun 2020 Sepakati Bahas 14 Raperda

Tegal : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tegal disepakati akan membahas sebanyak 14 Raperda di tahun 2020. Hal itu…

Dinsos Kota Tegal Intens Razia PGOT
Berita 26 Apr, 2018

Dinsos Kota Tegal Intens Razia PGOT

TEGAL-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tegal intens merazia Pengemis, Geladangan, dan Orang Terlantar (PGOT). Kamis (26/4/2018) bersama Satpol PP, jajaran Polres…

Warga Dilatih Padamkan Api
Berita 12 Nov, 2018

Warga Dilatih Padamkan Api

TEGAL-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tegal menggelar sosialisasi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran bagi masyarakat, Senin (12/11) di aula…

Kang Nur Sampaikan LPP APBD Kota Tegal ke DPRD
Berita 29 Jun, 2018

Kang Nur Sampaikan LPP APBD Kota Tegal ke DPRD

TEGAL- Plt. Walikota Tegal Drs. HM Nursholeh, M.MPd menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2017…

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi
Berita 23 Feb, 2017

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi

TEGAL-Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tegal menggelar sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang…

Setelah Menunggu Selama 40 Tahun, Akhirnya Mushola Al Hidayah Menjadi Masjid Al Hidayah
Berita 04 Aug, 2017

Setelah Menunggu Selama 40 Tahun, Akhirnya Mushola Al Hidayah Menjadi Masjid Al Hidayah

TEGAL – Penyelanggaraan Tasyakuran Mushola Al Hidyah menjadi Masjid Al Hidayah di RW8 Keluarhan Randugunting pada Kamis (3/8) malam berjalan…

Most from this category