Walkot Keluarkan SE, Pedoman PPKM Berbasis Mikro

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah, Wali Kota Tegal mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 443/006, tentang Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Berbasis Mikro (Covid-19) di kota Tegal, Selasa (9/2).
Dalam SE tersebut, meminta Camat dan Lurah agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan upaya pengendalian penyebaran Covid-19.
Camat dan Lurah se-Kota Tegal diminta agar mengatur Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berbasis Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
SE tersebut menjelaskan Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berbasis Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan membagi kedalam 4 kriteria, Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah.
Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmas! posistif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien posistif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
Zona Oranye dengan kniteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuiuh) rumah dengan kasus konfirmasi posistif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien posistif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum iainnya, kecuali sektor esensial.
Sedangkan Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi posistif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid-19 tingkat RT yang mencakup, menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial. melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB, meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
Sedangkan untuk Camat bertugas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di wilayah masing masing, memastikan, keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan, memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri terpusat di kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berbasis Mikro di kelurahan kepada Satgas Covid-19 secara reguler.
Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid 19 Berbasis Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan tingkat Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
Sedangkan Posko tingkat Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan Covid 19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu, pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan.
Dalam melaksanakan fungsi, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid 19 tingkat Kecamatan, Polsek dan Koramil untuk disampaikan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota.
Sedangkan untuk kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posk Covid 19 tingkat Kelurahan dibebankan kepada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan tugas pokok kebutuhan. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Selain itu, Implementasi Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berbasis Mikro di tingkat Kelurahan/RW/RT dilaksanakan bersamaan dengan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Covid 19 Tingkat Kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani penerapkan protokol kesehatan lebih ketat di tempat umum, lingkungan kantor, tempat Ibadah dan tempat usaha, Membatasi jumlah tamu usaha termasuk usaha restoran/rumah makan (formal maupun informal), paling banyak 50% dari kapasitas normal dan pembatasan jam operasional usaha sampai pukul 21.00 WIB, pusat Perbelanjaan/Mall dibuka paling lama pukul 21.00 WIB, membatasi jumlah pengunjung di daya tarik wisata maksimal 30% dari kapasitas normal dan pembatasan jam operasional daya tarik wisata sampai pukul 15.00 WIB dengan diberikan jeda waktu untuk steritisasi lokasi menggunakan cairan disinfektan.
Waktu operasional kegiatan tempat bermain/arena ketangkasan, sarana olahraga, karaoke, game online dan warnet sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal dan wajib melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.

Pelaksanaan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 tetap dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Tentara Nasional Indonesia, Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait;
Kebijakan Peningkatan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Berbasis Mikro di Kota Tegal tersebut mulai berlaku pada tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021, dan akan dilakukan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
Untuk mengawal kebijakan ini, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid 19.

Berita Lainnya

Pjs. Walikota Tegal Optimis Peskid Juarai Lomba Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Tk. Jateng
Berita 21 Mar, 2018

Pjs. Walikota Tegal Optimis Peskid Juarai Lomba Kelurahan Pelaksana Gotong Royong Tk. Jateng

TEGAL- Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Tegal optimis Kelurahan Pesurungan Kidul mampu menjuarai Lomba Kelurahan Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat…

Walikota Hadiri Rakernas JKPI ke VI di Gianyar Bali.
Berita 16 Apr, 2017

Walikota Hadiri Rakernas JKPI ke VI di Gianyar Bali.

Gianyar, Bali – Jaringan Kota Pusaka Indonesia ( JKPI ) adalah wadah koordinasi antar semua Kota/Kabupaten pusaka di Indonesia. Kini…

Tahapan Lengkap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2018
Berita 01 Jan, 2018

Tahapan Lengkap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2018

TEGAL- Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada…

Belajar Demokrasi, Pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Tegal Seperti Pemilu
Berita 22 Sep, 2017

Belajar Demokrasi, Pemilihan Ketua OSIS SMAN 1 Tegal Seperti Pemilu

TEGAL- SMA Negeri 1 Tegal menggelar pemilihan ketua OSIS masa bakti 2017-2018 dengan sistem seperti pemilihan umum (Pemilu), Jum’at (22/9).…

Kang Nur : Larwasda Untuk Pemerintahan yang Bersih
Berita 15 Nov, 2017

Kang Nur : Larwasda Untuk Pemerintahan yang Bersih

Pengawasan dalam sebuah tata kelola pemerintahan merupakan satu bagian yang tak terpisahakan dari proses manajemen dalam sebuah pemerintahan, pengawasan ini…

Wali Kota Mengajak Satukan Tekad Jaga Keamanan Kota Tegal.
Berita 19 Oct, 2020

Wali Kota Mengajak Satukan Tekad Jaga Keamanan Kota Tegal.

TEGAL - Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono mengajak seluruh elemen masyarakat khusunya di Kota Tegal untuk bersama-sama menyatukan tekad…

Most from this category