Masyarakat Diminta Tidak Termakan Hoaks Terkait UU.Cipta Kerja.

TEGAL – Masyarakat diminta tidak termakan hoaks yang akhirnya menimbulkan demonstrasi anarkhis terkait UU Cipta Kerja.
Hal itu seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM ,Mahfud M. D., saat melakukan Rapat Koordinasi secara Virtual dalam rangka Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
Hadir mengikuti Webinar di Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal. (14/10/20) antara lain Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M, Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi, S.E., M.M, Sekda Kota Tegal Dr. Drs. Johardi, M.M., Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo, S.I.K, Palaksa Lanal Tegal Mayor Laut (P) Kadrawi, SH, Danramil Tegal Timur Kapten Inf Irvan Sutrisno, Kepala Pengadilan Negeri Kota Tegal Djony Witanto, SH, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Tegal Widya Hari Suswanto, S.H., M.H, Wakil Ketua II DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo dan Kepala Kesbangpol Kota Tegal Budi Saptaji, S.Stp, Msi.
Mahfud MD dalam sambutan pembukaannya mengatakan, unjuk rasa terkait UU itu masih terus berlangsung. Karena itu, menurutnya menjadi tugas bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja.


“Tentang materi yang sebenarnya, dibandingkan dengan hoax yang beredar serta manfaat apa yang akan diperoleh,”ucapnya.
Dijelaskan Mahfud, UU Cipta Kerja dilatarbelakangi lambatnya perijinan dan banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui. Sedangkan kenyataan angkatan kerja terus bertambah dan harus disediakan lapangan kerja. Karena itu muncul gagasan untuk memangkas birokrasi melalui omnibus law. Namun seiring banyaknya hoax yang beredar terutama tentang PHK tidak dapat pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan lainnya perlu kiranya Pemerintah untuk meluruskan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan Idza Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si menyampaikan beberapa Substansi UU Cipta Kerja di Klaster Ketenagakerjaan yang sering menjadi sorotan seperti diantaranya:
Pokok – Pokok Substansi Undang-Undang Cipta Kerja pada Klaster Ketenagakerjaan :
1. Tenaga Kerja Asing
a. Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan  jabatan yang di miliki
b. Setiap Pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing  (RPTKA)
c. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya untuk pekerjaan yang memenuhi  syarat-syarat tertentu (tidak tetap)
b. PKWT memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan perlindungan hak   pekerja sampai pekerjaan selesai.
c. PKWT berakhir, pekerja berhak mendapatkan uang kompensasi, sesuai dengan masa   kerja (diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah).
d. Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja
3. Alih Daya
a. Tetap mengatur hubungan kerja alih daya
b. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja dari pekerja/buruh tetap dihitung, dan pengalihan perlindungan    hak-hak pekerja harus dipersayaratkan dalam perjanjian kerja.
c. Perusahaan alih daya berbentu badan hokum dan wajib memenuhi perizinan   berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Waktu Kerja
a. Waktu kerja tetap mengikuti UU 13/2003 meliputi :
1. 7 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu
2. 8 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu
b. Menampung pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti  ketentuan tersebut,sehingga perlu diatur waktu kerja khusus. Misalnya sector  ekonomi digital yang waktu kerja sangat fleksibel
c. Waktu kerja lembur tidak boleh melebihi 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu
5. Hak Istirahat
a. Pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh.
b. UU Cipta Kerja tidak menghilangkan Hak istirahat saat haid dan istirahat       melahirkan  yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
6. Upah Minimum (UM)
UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP), sedangkan UM Kab/Kota tetap ada. Formulasi perhitungan UM memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Upah        di atas UM ditetapakan berdasarkan kesepakatan. UM yang telah ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja tidak boleh diturunkan.
7. Pesangon
Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan.
Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah,  yang terdiri atas 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah, dan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm,Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). (*

Berita Lainnya

Waspada Vampir Listrik
Berita 22 Jun, 2017

Waspada Vampir Listrik

TEGAL – Dalam kebutuhan rumah tangga tentu tidak luput dengan pemakaian listrik, sudah menjadi kebutuhan wajib dalam keseharian. Semua kebutuhan…

Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kota Tegal ke 438
Berita 04 Apr, 2018

Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kota Tegal ke 438

TEGAL-Pemerintah Kota Tegal menyiapkan 21 rangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadi Kota Tegal ke 438 yang jatuh pada 12 April…

Musrenbang Kelurahan Panggung
Berita 24 Jan, 2017

Musrenbang Kelurahan Panggung

Tegal – Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, peran pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga…

Relawan Mandiri Covid-19 Segera Dilantik. Jumadi Ingatkan Relawan Harus Didasari Niat Tulus Ikhlas.
Berita 28 Jul, 2020

Relawan Mandiri Covid-19 Segera Dilantik. Jumadi Ingatkan Relawan Harus Didasari Niat Tulus Ikhlas.

Tegal - Rapat persiapan pelantikan relawan mandiri covid-19 Pemerintah Kota Tegal digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu. Wakil Wali Kota…

Seluruh Fraksi menyetujui pembahasan Raperda Perubahan Anggaran tahun 2019
Berita 14 Aug, 2019

Seluruh Fraksi menyetujui pembahasan Raperda Perubahan Anggaran tahun 2019

Seluruh Fraksi menyetujui untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun Anggaran…

Pemkot Tegal Terima Kunker DPRD Kabupaten Purwakarta
Berita 11 Oct, 2018

Pemkot Tegal Terima Kunker DPRD Kabupaten Purwakarta

TEGAL-Pemerintah Kota Tegal menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta, Kamis (11/10) di ruang rapat Setda, Komplek Balai…

Most from this category