Bakeuda Konfirmasi Tunggakan PBB

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) KotaTegal menggelar rapat koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersama Lurah dan Camat se Kota Tegal di gedung eks Samsat, (8/3) pagi. Rakor tersebut guna membahas persoalan  SPPT Tahun 2017 dan Konfirmasi Tunggakan PBB .

Kepala Bakeuda melalui Sekretaris Bakeuda Aslicha Sri Harlati mengatakan pelimpahan kewenangan PBB dari KPP Pratama ke Bakeuda tahun 2013 merupakan kebijakan yang bersifat nasional.  Dalam pertanggungjawaban pengelolaan PBB berdasarakan data. “Data wajib pajak Kota Tegal saat ini terdapat 72 ribu wajib pajak”, kata Sri Harlati

Sementara itu, Kepala UPT PBB, Anang Riandiarto mengatakan dari wajib pajak yang datang untuk klarifikasi data tahun 2002-2012 sebanyak 1.119 ditemukan banyak kasus yaitu banyak SPPT induk yang terbit meskipun sudah dilakukan pengajuan seplit/mutasi terhadap objek pajak dan SPPT tersebut tidak dibayar yang pada akhirnya menjadi tunggakan.

Kemudian, banyak objek pajak yang telah diwakafkan tetapii belum dilaporkan, sehingga masig pemilik yang lama dan belum melunasi tunggakan pada saat akan diwakafkan. Objek pajak sudah dijadikan fasilitas umum namun wajib pajak tidak melaporkan, SPPT masih menggunakan nama pribadi akibatnya SPPT akan tercetak terus dan tidak ada yang membayar sehingga tunggakan meningkat.

“Objek pajak sudah dibangun masjid namun pemilik OP tidak melaporkan, sehingga dalam SPPT akan tercetak nama wajib pajak sebelum wajib pajak tersebut melaporkan”, kata Anang

Lalu, kata Anang, objek pajak yang sudah diperjual belikan tetapi belum dilaporkan oleh wajib pajak untuk dilakukan perubahan data pemilik baru, sehingga objek pajak tersebut masih atas nama pemilik lama. Karena sudah merasa menjual, pemilik lama tidak membayar sehingga ini menjadi tunggakan.

Kemudian, banyak ditemukan SPPT dengan mana pemilik objek pajak tetapi sudah meninggal, ahli waris belum mengganti namanya, ahli waris tidak mau membayar karena sehingga akan berdampak pada tunggakan yang menumpuk.

Anang menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan adanya SPPT yang terdapat tunggakan dari tahun 2002-2012. “Kami bukan semata-mata menagih tunggakan, yang paling inti adalah melakukan validasi piutang dan pemilihan wajib pajak. Masyrakat tidak perlu panik, takut dapat SPPT, lebih baik datang langsung untuk konfirmasi ke UPT PBB”, imbuhnya (Sa. Amin)

Berita Lainnya

Walikota Kukuhkan 72 Orang Anggota Paskibra Kota Tegal.
Berita 16 Aug, 2018

Walikota Kukuhkan 72 Orang Anggota Paskibra Kota Tegal.

TEGAL- Sebanyak 72 orang Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (Paskibra) Kota Tegal secara resmi dikukuhkan sehari jelang Upacara Peringatan HUT…

Pemkot Tegal Dukung Peningkatan Kesejahteraan Perawat
Berita 13 May, 2018

Pemkot Tegal Dukung Peningkatan Kesejahteraan Perawat

Semarang- Pemerintah Kota Tegal tetap mendukung adanya peningkatan kesejahteraan bagi perawat utamanya yang saat ini masih berstatus sebagai pegawai honor.…

PKK Adalah Mitra Kerja Pemerintah
Berita 23 Nov, 2017

PKK Adalah Mitra Kerja Pemerintah

TEGAL – Tim Penggerak Kota Tegal berkumpul di Ruang Adipura pada hari Kamis (23/11) untuk melaksanakan kegiatan Rapat Konsultasi Tim…

Sebanyak 1.259 Mahasiswa Ikuti Pembekalan KKN
Berita 08 Jul, 2017

Sebanyak 1.259 Mahasiswa Ikuti Pembekalan KKN

TEGAL – Sebanyak 1.259 mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Auditorium Darijoen Senoatmodjo pada Sabtu…

Empat Penghargaan Diraih Kota Tegal
Berita 27 Apr, 2018

Empat Penghargaan Diraih Kota Tegal

TEGAL - Kota Tegal raih empat penghargaan dalam rangka pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV dan Peringatan Hari…

Niken: Sebut Kota Kuliner, Kita Harus Bangga
Berita 15 Feb, 2017

Niken: Sebut Kota Kuliner, Kita Harus Bangga

TEGAL-Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu saat Walikota Tegal tampil acara salah satu televisi swasta mengatakan bahwa selain terkenal…

Most from this category