BI Tegaskan Kewajiban Perizinan Penyelenggara Penukaran Valuta Asing

TEGAL-Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank untuk memperoleh izin beroperasi. Bagi KUPVA bukan bank yang belum memiliki izin, diberikan waktu sampai dengan 7 April 2017.

Setelah berakhirnya batas waktu tersebut, Bank Indonesia akan mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam operasi penertiban.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Joni Marsius mengatakan pengaturan perizinan bagi KUPVA bukan bank untuk mempermudah pengawasan, pengembangan industry yang sehat dan efisien serta diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA bukan bank untuk pencucian uang, pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya (extraordinary crime).

“Ketentuan perizinan tersebut tercantum dalam PBI No.18/20/PBI/2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”, ujarnya di Gedung BI, Jalan Dr. Sutomo Tegal, Kamis (23/2/2017)

KUPVA bukan bank atau sering disebut juga dengan money changer, kata Joni Marsius merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat.

KUPVA bukan bank merupakan tempat alternatif selain bank untuk menukarkan valuta asing. Dalam ketentuan BI, salah satu kewajiban KUPVA bukan bank, adalah adanya badan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI.

“Untuk mendapatan izin sebagai penyelenggara KUPVA bukan bank, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BI yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya. Apabla masih terdapat KUPVA bukan bank yang tidak berizin hingga 7 April 2017. BI akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha”, imbuh Joni

Di wilayah kerja KPw BI Tegal terdapat 3 (tiga) KUPVA bukan bank berizin yaitu PT. Hidup Artha Mandiri dan PT. Srikandi Putra Prima, keduanya di Kota Tegal dan PT. Aries Arta Mandiri di Kab. Tegal. “Apabila masyarakat menemukan adanya praktik KUPVA BB tidak berizin, kami berharap segera menginformasikan ke KPw BI Tegal”, Pungkas Joni (Sa. Amin)

Berita Lainnya

Plt.Walikota serahkan satu ekor sapi kurban kepada Yayasan Masjid Agung Kota Tegal.
Berita 01 Sep, 2017

Plt.Walikota serahkan satu ekor sapi kurban kepada Yayasan Masjid Agung Kota Tegal.

TEGAL-Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1438 H, Pl.t Walikota Tegal Drs. HM. Nur Soleh, M.MPd menyerahkan satu ekor…

Pemkot Layangkan Surat Peringatan Terakhir ke PT. Bumirejo
Berita 31 Jan, 2017

Pemkot Layangkan Surat Peringatan Terakhir ke PT. Bumirejo

TEGAL – Pemerintah Kota Tegal telah berulang kali melayangkan surat peringatan kepada PT Bumirejo untuk memindahkan alat berat milik PT…

Berita 16 Aug, 2017

sambutan gub detik-detik Proklamasi

[embeddoc url="http://wartabahari.com/wp-content/uploads/2017/08/attachment.pdf" download="all"]

Dekopinda Dorong UMKM Bentuk Koperasi
Berita 27 May, 2017

Dekopinda Dorong UMKM Bentuk Koperasi

TEGAL-Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang ada masyarakat akan terus kita dorong kesadaran berkoperasi. Kita akan terus mengkoordinir usaha-usaha…

Dandim 0712/Tegal Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Prajurit
Berita 02 Oct, 2017

Dandim 0712/Tegal Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Prajurit

TEGAL-Komandan Kodim 0712/Tegal, Letkol Kav Kristiyanto, S.Sos, memimpin upacara kenaikan pangkat para Bintara, Tamtama dan ASN di jajaran Kodim 0712/Tegal,…

Sebentar Lagi Jamaah Calon Haji Kota Tegal Terbang Ke Tanah Suci.
Berita 13 Aug, 2017

Sebentar Lagi Jamaah Calon Haji Kota Tegal Terbang Ke Tanah Suci.

Solo – Setelah melewati beberapa tahap akhirnya jamaah calon haji dari Kota Tegal  tiba di Asrama Haji Donohudan Solo Tepat…

Most from this category