Kota Tegal Raih WTP

SEMARANG – Akhirnya Kota Tegal meraih pendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah 7 tahun penantian. Terakhir opini WTP diterima Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2012 lalu.

Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018 diterima Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno, S.H., M.H., dan Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dari Kepala BPK Perrwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/05).

Hadir mendampingi Walikota Tegal dalam kesempatan itu Pj. Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, Kepala Inspektorat Kota Tegal Praptomo HS, SH, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Drs. R. Supriyanta, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang Takarini, M.M.

Bersama 26 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal menerima penghargaan yang semuanya beropini WTP dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ayub Amali mengatakan Kota Tegal termasuk dari tiga Pemerintah Daerah di Jawa Tengah yang penilaiannya naik dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP.

Dari 26 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Temanggung, Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang, Kota Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

“Selamat kami mengucapkan atas raihan capaian. Syukur Alhamdulilah semua yang hadir disini memperoleh WTP. Bagi pemerintah daerah yang telah mempertahankan juga yang naik dari WDP ke WTP kalau tidak salah itu ada Kota Tegal, Kabupaten Rembang satu lagi Klaten. Saya ucapkan selamat,” sebut Ayubi.

Menurut Ayubi, capaian WTP ini bukan merupakan pemberian dari BPK tapi kerja keras dari jajaran kepala Daerah dan DPRD karena WTP itu kalau tidak diurus satu tahun saja pasti sangat sulit memperoleh WTP, karena WTP otu sama seperti motret sehigga kalau tidak ada datanya, BPK tidak memberikan penghargaan WTP.

“Semoga ini membawa manfaat dan menjadi semangat kerja di lingkungan pemerintah masing-masing. Dan tetap dijaga pengelolaan keuangan yang baik ini tetap dijaga,” ungkap Ayubi.

Dikatakan Ayubi ada beberapa catatan yang perlu diperhatiakan oleh Pemerintah Daerah terkait penyusunan LHP. Antara lain permasalahan sistem pengendalian internal. Pertama, terkait penatausahaan aset. Kedua, pengelolaan persediaan. Terjadi di RS dan di Disdukcapil terkait blangko KTP meski tidak terlalu besar.

Menurut Ayubi, temuan BPK dari 26 kabupaten/kota totalnya Rp. 58 miliar. Kemudian yang ketiga, penataausahaan dan penaggungjawaban dana bos.

Walikota Tegal mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Tegal yang telah bekerja keras sehingga mendapatkan opini WTP.
“Alhamdulillah Laporan BPK Tahun 2018 Kota Tegal ini termasuk Wajar Tanpa Pengcualian, ini karena berkat seluruh jajaran Pemerintah Kota Tegal yang telah bekerja keras dan cermat sehingga kita termasuk WTP,” kata Dedy Yon.

Terkait permasalahan penataan aset yang selama ini menjadi permasalahan sehingga selalu mendapatkan WDP sejak tahun 2013, Dedy Yon mengatakan permasalahan tersebut sudah clear dan tidak ada persoalan satu apapun.

Dedy Yon berharap dengan pencapaian opini WTP ini, di tahun depan akan tetap mempertahankan opini WTP.

“Harapannya saya tahun depan kita pun akan tetap sama bekerja lebih baik biar mendapatkan WTP kembali,” harap Dedy Yon. (*)