Usulkan Tempat Penitipan Anak Di Pemkot

TEGAL –  Para ASN yang memiliki anak balita di Pemerintah Kota Tegal mengusulkan adanya tempat penitipan atau pengasuhan bagi anak di dekat tempat mereka bekerja. Selain, bisa berangkat bersama saat mulai bekerja juga bisa pulang bersama saat jam pulang kantor. Demikian juga saat istirahat, karena jarak yang dekat, mereka dapat melihat anaknya di tempat pengasuhan. Dengan adanya tempat penitipan anak atau pengasuhan anak (TPA) di sekitar tempat bekerja, ASN berharap kinerja mereka akan meningkat.

Hal tersebut diungkapkan ASN saat Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Setda Kota Tegal, Senin (18/2). Pelatihan yang dilaksanakan dua hari Senin dan Selasa (18-19/2) menghadirkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan guru-guru mulai dari SD hingga SMP. Hadir sebagai trainer, Yulianto Sulistianto dari Yayasan SETARA Semarang. Pelatihan KHA dibuka oleh Diah Triastuti, SH Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal.

“Saya menginginkan adanya tempat penitipan anak yang tidak jauh dari tempat bekerja atau di kompleks Balaikota. Jadi selain bisa bersama saat berangkat kerja maupun pulang kerja,” ungkap Linda, salah seorang ASN yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tegal saat sesi diskusi dengan trainer. Ia yang memilik satu orang putri dengan suami sama-sama ASN mengaku lebih tenang jika ada TPA di dekat tempatnya bekerja. Selain itu, waktu bersama anak akan lebih lama pada siang hari ketika berangkat, saat jam istirahat maupun pulang dari kantor.

Berkurangnya waktu bermain dengan anak di siang hari membuat Linda rela dan senang ketika anaknya bangun di malam hari. “Saya malah senang kalau anak bangun malam hari. Sebagai pengganti waktu bermain yang hilang bersama anak di siang harinya. Meski siangnya mengantuk tetapi saya jalani dengan ikhlas,” ungkap Linda.

Sependapat dengan Linda, Otih Munhareti, SH dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal, di daerah lain dilihatnya sudah banyak pemerintah daerah yang menyediakan TPA. Dengan adanya TPA, imbasnya diharapkan kinerja pegawai akan meningkat. ”Jadi mereka jam 12 misalnya istirahat, ibu ini bisa melihat anaknya tidak jauh-jauh karena tidak pergi kemana-mana,” ungkap Otih.

Untuk itu, memang diperlukan TPA yang dekat dengan tempat bekerja para ASN. “Saya kembalikan kepada yang memangku kebijakan. Paling tidak ada masukan dari bawah, kota layak anak jangan sampai hanya simbol saja tetapi juga yang benar-benar layak anak,” ungkap Otih bersemangat.

Yulianto mendorong adanya TPA sebagai implementasi konvensi hak anak. Dikatakannya TPA menginduk dua lembaga yakni Kemensos dan Dinas Pendidikan. “Masing-masing mempunyai substansi yang berbeda akan tetapi arah yang sama yaitu bidang pendidikan. Yang satu berbicara akan ruang sosialnya bagaimana di pabrik-pabrik didirikan TPA dan di kantor-kantor itu juga ada TPA. Sehingga yang menjadi kegelisahan tadi, ibu bekerja, di luar sana ada banyak ibu-ibu dan bapak-bapak sementara dibutuhkan tempat penitipan anak atau pengasuhan,” ungkap Yulianto.

Mengenai siapa yang menyelenggarakan, Yulianto mengatakan siapapun bisa menyelenggarakan. “Apakah itu bersifat kelembagaan atau personal, disana bisa. Yang penting ijin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas sosial. Kira-kira begitu kurikulumnya mengikuti,” jelasnya.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal Sri Gunarto mengatakan adanya usulan TPA di kawasan Balaikota atau sekitar Pemkot Tegal harus didiskusikan terlebih dahulu. Selain itu, diperlukan pengampu yang terpercaya, bukan hanya diasuh tetapi mereka harus mempunyai ketrampilan khusus dan tempat untuk TPA dikatakan Sri Gunarto belum ada. Ditambah sekolah lain sudah dilaksanakan fullday school sehingga apakah usul tersebut masih bisa wujudkan.

“Hal ini masih bisa digali dan diskusikan lebih dalam lagi. Memang beberapa waktu lalu sudah dikaji usulan ini. Namun satu minggu dua minggu hilang lagi,” ungkap Sri Gunarto. Disebutkan Sri Gunarto, untuk mewujudkan hal tersebut pihaknya harus berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Bappeda, Bakeuda, terkait perencanaan, penyediaan anggaran dan tempat. (*)