Diskresi Dikeluarkan Jika Nelayan Penuhi Persyaratan

Hal tersebut merupakan kesepakatan hasil rapat Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tegal bersama Forkopimda Kota Tegal, Selasa (06/11) di Ruang Rapat Lantai I Kantor Sekretariat Daerah Kota Tegal. Rapat yang dipimpin langsung Walikota Tegal HM. Nursholeh, M.MPd dihadiri Kapolresta Tegal AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, Danlanal Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto, SE, M.Tr.Hanla, Kasdim 0712/ Tegal Mayor Inf. A Aziz, Plt. Sekda Kota Tegal Drs. Yuswo Waluyo, Asisten Pemerintahan Drs. Imam Badarudin, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian (DKP) Kota Tegal Ir. Noor Fuady, Kepala PPP Tegalsari Tuti Suprianti, Pejabat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Tegal, Adi P dan perwakilan Pelindo.

“Pemerintah Kota Tegal bersama Forkopimda sepakat diskresi yang dikeluarkan tidak menyalahi aturan yang ada,” ungkap Walikota yang terlebih dahulu mendengarkan pendapat seluruh anggota Forkopimda dan jajaran Pemkot Tegal. Mulai dari Kapolresta, Danlanal, Kasdim 0712/Tegal, Plt. Sekda dan peserta rapat lainnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga disepakati mengenai akan segera dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Permen KKP No. 48/2014 tentang Log Book dan Permen KP No. 57/2014 tentang Usaha Perikanan. Hal tersebut penting dilaksanakan karena selama ini sebagian nelayan di Jawa Tengah tak terkecuali di Kota Tegal belum melaksanakan pencatatan aktivitas kapal dalam log book sesuai ketentuan Permen. Mengenai log book, menurut Adi P sebenarnya sudah lama diterapkan sesuai Permen yang diterbitkan pada tahun 2014.

Menurut Tuti Suprianti, selain log book, persyaratan lainnya yang diperlukan yakni Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP). Namun diakui oleh Tuti Suprianti sebagian besar nelayan di Provinsi Jawa Tengah selama ini belum banyak yang melaksanakan log book. Menurut Tuti sesuai kewenangan Provinsi, hal tersebut masih diabaikan. Namun saat ini sistem log book harus diterapkan dalam pengurusan SIPI sesuai peraturan pemerintah pusat.

 “Ini memang terkait dengan kepatuhan nelayan karena sebenarnya ketika nelayan tidak melaporkan hasil lelang menjadi kendala. Kalau semua sudah terpenuhi, maka perijinan cepat dikeluarkan,” ungkap Tuti.

Disepakati juga dalam rapat tersebut agar hasil keputusan rapat bidang Kemaritiman dapat diketahui para nelayan, maka hasil rapat tersebut akan dikeluarkan berupa surat edaran atau sosialisasi kepada masyarakat nelayan.

Berita Lainnya

Panwas Kota Tegal Buka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan
Berita 07 Sep, 2017

Panwas Kota Tegal Buka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan

TEGAL-Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tegal, membuka peluang bagi masyarakat Kota Tegal  yang berminat menjadi Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan…

418 Mahasiswa FKIP UPS Tegal Ikuti PPL
Berita 25 Sep, 2017

418 Mahasiswa FKIP UPS Tegal Ikuti PPL

TEGAL – Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilakukan oleh Universitas atau lembaga pendidikan merupakan suatu usaha agar mahasiswa dapat…

Pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018
Berita 07 Feb, 2017

Pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

Semarang – Pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 di mulai, bertempat di…

Dandim 0712/ Tegal beri Pengetahuan Wasbang Taruna PKTJ
Berita 14 Feb, 2019

Dandim 0712/ Tegal beri Pengetahuan Wasbang Taruna PKTJ

TEGAL - Letkol Inf Richard Arnold Yeheskiel Sangari SE.M.M selaku Komandan Kodim (Dandim) 0712/Tegal memberikan kuliah umum perdana dan pengetahuan…

Pemkot Tegal Gelar Pasar Murah Ramadhan
Berita 04 Jun, 2018

Pemkot Tegal Gelar Pasar Murah Ramadhan

TEGAL-Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal menggelar Pasar Murah dan Penjualan Paket Bersubsidi…

Pantau Kondisi Jamaah Haji di Tanah Suci, Walikota Lakukan Video Conference dengan TPHD dan TPIHI
Berita 24 Aug, 2017

Pantau Kondisi Jamaah Haji di Tanah Suci, Walikota Lakukan Video Conference dengan TPHD dan TPIHI

TEGAL- Pantau kondisi terakhir Jamaah Haji Asal Kota Tegal di Tanah Suci, Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno menyempatkan…

Most from this category