Diskresi Dikeluarkan Jika Nelayan Penuhi Persyaratan

Hal tersebut merupakan kesepakatan hasil rapat Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tegal bersama Forkopimda Kota Tegal, Selasa (06/11) di Ruang Rapat Lantai I Kantor Sekretariat Daerah Kota Tegal. Rapat yang dipimpin langsung Walikota Tegal HM. Nursholeh, M.MPd dihadiri Kapolresta Tegal AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, Danlanal Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto, SE, M.Tr.Hanla, Kasdim 0712/ Tegal Mayor Inf. A Aziz, Plt. Sekda Kota Tegal Drs. Yuswo Waluyo, Asisten Pemerintahan Drs. Imam Badarudin, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian (DKP) Kota Tegal Ir. Noor Fuady, Kepala PPP Tegalsari Tuti Suprianti, Pejabat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah Tegal, Adi P dan perwakilan Pelindo.

“Pemerintah Kota Tegal bersama Forkopimda sepakat diskresi yang dikeluarkan tidak menyalahi aturan yang ada,” ungkap Walikota yang terlebih dahulu mendengarkan pendapat seluruh anggota Forkopimda dan jajaran Pemkot Tegal. Mulai dari Kapolresta, Danlanal, Kasdim 0712/Tegal, Plt. Sekda dan peserta rapat lainnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga disepakati mengenai akan segera dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan Permen KKP No. 48/2014 tentang Log Book dan Permen KP No. 57/2014 tentang Usaha Perikanan. Hal tersebut penting dilaksanakan karena selama ini sebagian nelayan di Jawa Tengah tak terkecuali di Kota Tegal belum melaksanakan pencatatan aktivitas kapal dalam log book sesuai ketentuan Permen. Mengenai log book, menurut Adi P sebenarnya sudah lama diterapkan sesuai Permen yang diterbitkan pada tahun 2014.

Menurut Tuti Suprianti, selain log book, persyaratan lainnya yang diperlukan yakni Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP). Namun diakui oleh Tuti Suprianti sebagian besar nelayan di Provinsi Jawa Tengah selama ini belum banyak yang melaksanakan log book. Menurut Tuti sesuai kewenangan Provinsi, hal tersebut masih diabaikan. Namun saat ini sistem log book harus diterapkan dalam pengurusan SIPI sesuai peraturan pemerintah pusat.

 “Ini memang terkait dengan kepatuhan nelayan karena sebenarnya ketika nelayan tidak melaporkan hasil lelang menjadi kendala. Kalau semua sudah terpenuhi, maka perijinan cepat dikeluarkan,” ungkap Tuti.

Disepakati juga dalam rapat tersebut agar hasil keputusan rapat bidang Kemaritiman dapat diketahui para nelayan, maka hasil rapat tersebut akan dikeluarkan berupa surat edaran atau sosialisasi kepada masyarakat nelayan.

Berita Lainnya

MUSREMBANG Kecamatan Tegal Timur
Berita 06 Feb, 2017

MUSREMBANG Kecamatan Tegal Timur

TEGAL – Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama…

Beberapa Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Tegalsari belum di Bongkar
Berita 08 Jul, 2017

Beberapa Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Tegalsari belum di Bongkar

TEGAL – Nampak kapal-kapal di Pelabuhan Tegalsari pada Sabtu (8/7) berjajar memadati Pelabuhan Tegalsari. Kapal tersebut merupakan kapal cantrang yang…

Ke Terminal Tegal, Wali Kota Bantu TBM dan Pedagang Asongan
Berita 14 Jun, 2017

Ke Terminal Tegal, Wali Kota Bantu TBM dan Pedagang Asongan

TEGAL-Wali Kota Tegal KMT. Hj. Siti Masitha Soeparno menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan pedagang asongan di Terminal Kota Tegal sebelum ramp…

Masyarakat Tak Perlu Takut Konsumsi Telur
Berita 12 Apr, 2018

Masyarakat Tak Perlu Takut Konsumsi Telur

TEGAL-Pemerintah Kota Tegal melalui DKPPP Kota Tegal mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi telur dan tak perlu khawatir beredarnya isu telur palsu.…

Walikota Hadiri Rakernas JKPI ke VI di Gianyar Bali.
Berita 16 Apr, 2017

Walikota Hadiri Rakernas JKPI ke VI di Gianyar Bali.

Gianyar, Bali – Jaringan Kota Pusaka Indonesia ( JKPI ) adalah wadah koordinasi antar semua Kota/Kabupaten pusaka di Indonesia. Kini…

Perda APBD Perubahan Disahkan
Berita 23 Oct, 2017

Perda APBD Perubahan Disahkan

TEGAL-Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…

Most from this category