Validasi dan Pemutakiran Data Lunas PBB

TEGAL – Beberapa hari ini banyak warga mengeluhkan adanya tunggakan yang tertera dalam SPPT  PBB tahun 2017.  Di lapangan banyak warga mengeluhkan karena telah membayar PBB, namun masih memiliki tunggakan PBB. Ada yang dua tahun bahkan ada yang lima tahun belum membayar.

Kepala Badan Keuangan Daerah melalui kepala UPTD Pajak Bumi dan Bangunan, Anang Riandiarto, SH mengatakan bahwa siap menampung keluhan warga terkait tunggakan PBB. Karena sejak pelimpahan pengelolaan PBB dari Kantor Pajak Pratama ke Pemkot Tegal, sejak 2013, maka kita perlu melakukan validasi piutang tunggakan sepuluh tahun ke belakang, sejak periode 2002 sampai 2012 (saat masih dikelola Kantor Pajak Pratama) karena dalam setiap pemeriksaan BPK selalu menjadi temuan piutang tunggakan PBB.

Disamping itu, juga diperlukan untuk pemutakhiran data. Karena, di lapangan dalam sepuluh tahun jika ada pelimpahan kepemilikan (pemilik baru), dan tunggakan menjadi tanggungan pemilik lama, tentu pemilik lama yang berkewajiban membayar tunggakan. Denda untuk penunggakpun kita tergolong ringan, misalnya 3 tahun tunggakan maka yang didenda 2 tahun saja, dan jumlah pokok tagihan, Bahkan jika sepuluh tahun tunggakan, maka denda tetap 2 tahun saja, yakni 2 persen per bulan dari jumlah pokok tagihan. Jika masyarakat kaget, wajar saja, karena selama ini dalam SPPT tak tertera tunggakan. Jika ada keluhan masyarakat telah membayar namun tetap mendapat pemberitahuan tunggakkan, maka segera konfirmasikan ke Badan Keungan daerah, tepatnya di UPTD PBB, kami siap melayani dengan baik, dengan membawa slip tanda pembayaran yang ada,” demikian ditegaskan Anang Riadiarto, SH.

Jika warga tidak dapat menunjukkan slip pembayaran, karena tanda pembayaran hilang, maka akan diberikan solusi dengan membuat pernyataan bermaterai, bahkan materai disediakan. Saat ini kita berharap warga bisa aktif untuk mengkonfirmasikan tunggakkannya, terutama tunggakan PBB tahun 2002 sampai 2012. Konfirmasi dapat dilakukan kapan saja, tidak ada batas waktu. Dan apabila wajib pajak memang belum membayar dan merasa keberatan, pembayaran dapat dilakukan dengan diangsur sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak memaksa untuk dibayar sekaligus, tegas Anang.

Bentuk apresiasi kepada warga pembayar PBB juga dilakukan melalui pengundian bagi warga yang membayar PBB sebelum jatuh tempo 30 Juni, dan Ketua RT terbaik dalam pelayanan dan pelunasan PBB juga kita berikan penghargaan dan uang pembinaan.(TU)

Berita Lainnya

Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota Tegal Mulai Dilakukan
Berita 02 Apr, 2018

Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota Tegal Mulai Dilakukan

TEGAL - Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan) tingkat Kota Tegal tahun 2018 digelar di empat kelurahan, empat kelurahan tersebut…

Perda Perubahan tahun Anggaran 2018, Disahkan
Berita 01 Oct, 2018

Perda Perubahan tahun Anggaran 2018, Disahkan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal tentang Perubahan APBD kota Tegal, tahun Anggaran 2018 disahkan setelah mendapat persetujuan dari anggota DPRD…

KM Berkah Agung Meledak, 1 ABK Hilang
Berita 08 Sep, 2017

KM Berkah Agung Meledak, 1 ABK Hilang

TEGAL -  Terjadinya ledakan pada Kapal Motor Berkah Agung  milik salah seorang warga  Kota Tegal, di perairan Kalimantan Barat mengakibatkan…

Prajurit Lanal Tegal Ikuti Latihan Menembak
Berita 17 Oct, 2018

Prajurit Lanal Tegal Ikuti Latihan Menembak

TEGAL-Guna menunjang kesiapsiagaan Satuan, puluhan Prajurit Lanal (Pangkalan Tni-AL) Tegal, melaksanakan latihan menembak di Lapangan Mako Yonif 407/Padma Kusuma Desa…

Hadi Mulyono: Pengusaha Antusias Ajukan Sertifikasi Halal
Berita 09 Aug, 2017

Hadi Mulyono: Pengusaha Antusias Ajukan Sertifikasi Halal

TEGAL – Dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat khususnya dibidang makanan maupun minuman, banyak pengusaha antusias untuk mengajukan salah satu…

Wanita Lansia Mendapatkan Bingkisan dalam Rangka Hari Kartini
Berita 20 Apr, 2017

Wanita Lansia Mendapatkan Bingkisan dalam Rangka Hari Kartini

TEGAL – Dalam rangka memperingati hari Kartini ke 138 tahun, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…

Most from this category