DPRD Kota Tegal Setujui Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2018

TEGAL – DPRD Kota Tegal akhirnya menyetujui Pembahasan Raperda Perubahan  APBD TA. 2018. Penandatangan Persetujuan pembahasan dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal H.Edy Suripno, SH.MH yang disaksikan oleh Walikota Tegal Drs.HM Nursholeh, dan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Drs.H.Anshori Faqih dan Wasmad Edi Susilo, SH pada Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Tegal. Selasa (25/9).

Penandatangan serta penyerahan kepada alat kelengkapan DPRD Kota Tegal dilaksanakan usai mendengarkan Jawaban Walikota Tegal atas Pemandangan Umum Fraksi pada paripurna sebelumnya. Beberapa poin disampaikan Walikota Tegal terhadap berbagai pertanyaan dan masukan dari seluruh fraksi seperti diantaranya terhadap Fraksi PKB yang meminta optimalisasi pendapatan daerah. Dijelaskan walikota upaya peningkatan pendapatan daerah telah dilakukan dengan meningkatkan target pajak daerah. Sementara itu, terhadap Fraksi PANTURA yang mempertanyakan terkait dengan usaha karaoke dan minimarket yang diduga tidak berijin. Diungkapkan walikota akan di selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terhadap Fraksi PKS yang meminta Kota Tegal agar menjadi medan magnet perniagaan bagi daerah sekitar. Dikatakan Nursholeh, bahwa saat ini semakin banyak investasi masuk ke wilayah Kota Tegal. “Hingga akhir tahun 2017 tercatat mencapai 1,3 trilyun, meski 76,88% dari jumlah tersebut merupakan kredit investasi dari Bank Indonesia dan sisanya adalah akumulasi modal yang tercantum dalam siup”,ucap Nursholeh.

Adapun mengenai penertiban dan relokasi pkl dari beberapa titik keramaian masih dimungkinkan dengan mempertimbangkan keberadaan aset pemerintah kota. “Namun rencana ini memerlukan biaya yang tidak sedikit dan proses yang cukup panjang, sehingga tidak dimungkinkan untuk diusulkan pada perubahan anggaran serta masih memerlukan koordinasi lebih intens dengan instansi vertikal dan pihak-pihak terkait,”imbuhnya.

Sementara itu, terhadap kesejahteraan pegawai Non PNS disampaikan Nursholeh, bahwa Pemerintah Kota Tegal telah menaikkan honorarium tenaga Non PNS sesuai dengan UMK khususnya untuk yang berpendidikan D3 dan S1. Namun demikian kedepan honorarium seluruh tenaga Non PNS diupayakan sesuai dengan umk dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Atas pertanyaan oleh Fraksi Demokrat Bersatu mengenai adanya kenaikan pendapatan daerah sebesar 5,61%, dijelaskan Nursholeh bahwa kenaikan pendapatan yang melebihi target dikarenakan adanya sumber pendapatan yang baru dari pajak hiburan dan pajak restoran, serta upaya intensifikasi pendapatan dengan upaya sosialisasi, penggalian, penagihan dan pemantauan dengan memasang alat perekam data transaksi.

Sementara itu terhadap pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan tentang adanya kenaikan belanja langsung, diungkapkan Nursholeh hal itu karena adanya  penyesuaian alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi, serta adanya kegiatan-kegiatan mendesak yang harus dianggarkan pada perubahan APBD.

Berita Lainnya

Sucikan Hati dan Perilaku Menyambut Datangnya Bulan Suci Ramadhan.
Berita 16 May, 2017

Sucikan Hati dan Perilaku Menyambut Datangnya Bulan Suci Ramadhan.

Tegal – Pengajian akbar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan dan cipta kondisi “ membingkai umat demi keutuhan NKRI…

Plt. Wali Kota Sambut Kedatangan Jamaah Haji di Donohudan
Berita 31 Aug, 2018

Plt. Wali Kota Sambut Kedatangan Jamaah Haji di Donohudan

Plt. Wali Kota Tegal, M. Nursholeh menyambut langsung kedatangan 308 Jamaah Haji Kota Tegal di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jum’at…

Kang Nur: Penyapu Jalan Akan Lebih Diperhatikan
Berita 25 Nov, 2017

Kang Nur: Penyapu Jalan Akan Lebih Diperhatikan

Bagi masyarakat Kota Tegal, tentunya tidak asing dengan keberadaan pasukan penyapu jalan yang biasa menyapu jalan-jalan protokol kota Tegal. Sabtu…

Berikut Daftar Nama Bakal Calon Legislatif dari Demokrat
Berita 17 Jul, 2018

Berikut Daftar Nama Bakal Calon Legislatif dari Demokrat

TEGAL-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal menutup pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) Duntuk pemilihan umum (Pemilu) 2019 pada Selasa,…

Kelurahan Tidak Boleh Menolak Pelayanan Hanya Karena Belum Lunas PBB
Berita 08 Jan, 2018

Kelurahan Tidak Boleh Menolak Pelayanan Hanya Karena Belum Lunas PBB

Keterlambatan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Tidak Boleh dijadikan Alasan Untuk menolak pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan Plt.…

Razia Gabungan, Dinsos Kota Tegal Garuk 25 PGOT
Berita 25 Feb, 2019

Razia Gabungan, Dinsos Kota Tegal Garuk 25 PGOT

Tegal - Sedikitnya 25 orang Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) terjaring Razia Gabungan Dinas Sosial Kota Tegal bersama Satpol…

Most from this category