Walikota Tetap Berpegang Pada Aturan

TEGAL – “Walikota Tegal akan tetap berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku”, demikian dinyatakan oleh Doman Sitepu, SH., kuasa hukum Walikota Tegal. Hal ini disampaikan sebagai respons atas desakan dari kalangan tertentu kepada Walikota, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, terkait gugatan 9 orang ASN penerima sanksi nonjob.
Sebagaimana dilansir oleh beberapa media, desakan tersebut menguat di tengah acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tegal (HMI) Cabang Kota Tegal, di Hotel Bahari Inn, Sabtu (4/2) malam.
Disampaikan oleh Sitepu, demi menghormati supremasi hukum, Walikota tidak akan mengembalikan 9 orang ASN yang telah dibebas tugaskan dari jabatan kepada jabatan semula. Karena jika itu dilakukan Walikota justru melanggar aturan.
“Walikota sangat menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa serta merta mengembalikan 9 orang ASN ini ke jabatan semula” ungkap Sitepu.

“Dulu 9 orang ini menduduki jabatan berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja, sedang saat ini PP tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta telah digantikan dengan PP nomor 18 tahun 2016 tetang organisasi perangkat daerah. Jadi semua sudah berubah” tambahnya.
“Jabatan yang dulu dijabat oleh 9 ASN ini pun sudah tidak ada, karena struktur organisasinya sudah berubah, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah” tandasnya.
Atas dasar inilah Sitepu menyatakan dengan tegas bahwa dalam melaksanakan putusan PTUN, Walikota Tegal juga akan berpegang pada peraturan yang berlaku. Walikota tidak akan melakukan tindakan hukum yang justru menimbulkan pelanggaran hukum.
“Dan yang harus difahami oleh semua pihak, bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), masing-masing pihak harus memahami bahwa dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara menyesuaikan regulasi yang baru” pungkasnya.

Berita Lainnya

PMI Kota Tegal Kukuhkan Anggota PMR Wira dan Madya
Berita 12 Dec, 2018

PMI Kota Tegal Kukuhkan Anggota PMR Wira dan Madya

TEGAL-PMI Kota Tegal mengukuhkan Relawan Muda Palang Merah Remaja (PMR) Wira dan Madya pada Apel Hari Relawan Internasional dan Hari…

Rombongan IVCA Anyer-Bali Tinggalkan Kota Tegal
Berita 28 Mar, 2018

Rombongan IVCA Anyer-Bali Tinggalkan Kota Tegal

Setelah Rombongan Kirab Sepeda Onthel International Veteran Cycle Association (IVCA) 2018 yang menempuh Anyer-Bali, singgah dan bermalam di Kota Tegal,…

Peringati Harlah NU Ke 95, Ribuan Warga Nahdiyyin Padati Alun-Alun Kota Tegal.
Berita 29 Apr, 2018

Peringati Harlah NU Ke 95, Ribuan Warga Nahdiyyin Padati Alun-Alun Kota Tegal.

TEGAL- Memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) yang ke 95,  ribuan warga NU (Nahdiyyin) Kota Tegal dan sekitarnya memadati Alun-alun…

Bangun Talud dan Pavingisasi, TMMD Anggarkan Rp. 384 Juta
Berita 27 Mar, 2019

Bangun Talud dan Pavingisasi, TMMD Anggarkan Rp. 384 Juta

TEGAL – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I Tahun Anggaran 2019 di Kelurahan Bandung menghabiskan anggaran Rp. 384.624.000. Berbagai…

PDAM Kota Tegal Bidik 8000 Pelanggan Baru
Berita 20 Jan, 2017

PDAM Kota Tegal Bidik 8000 Pelanggan Baru

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal membidik  pelanggan regular sebanyak 8000 sambungan rumah tangga baru tahun 2017. Untuk tahun…

Pemerintah Kota Tegal Santuni Anak Yatim
Berita 20 Jun, 2017

Pemerintah Kota Tegal Santuni Anak Yatim

TEGAL – Pemberian santunan kepada anak yatim piatu oleh Pemerintah Kota Tegal pada hari Senin (19/6) sore yang dihadiri oleh…

Most from this category