Walikota Tetap Berpegang Pada Aturan

TEGAL – “Walikota Tegal akan tetap berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku”, demikian dinyatakan oleh Doman Sitepu, SH., kuasa hukum Walikota Tegal. Hal ini disampaikan sebagai respons atas desakan dari kalangan tertentu kepada Walikota, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, terkait gugatan 9 orang ASN penerima sanksi nonjob.
Sebagaimana dilansir oleh beberapa media, desakan tersebut menguat di tengah acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tegal (HMI) Cabang Kota Tegal, di Hotel Bahari Inn, Sabtu (4/2) malam.
Disampaikan oleh Sitepu, demi menghormati supremasi hukum, Walikota tidak akan mengembalikan 9 orang ASN yang telah dibebas tugaskan dari jabatan kepada jabatan semula. Karena jika itu dilakukan Walikota justru melanggar aturan.
“Walikota sangat menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa serta merta mengembalikan 9 orang ASN ini ke jabatan semula” ungkap Sitepu.

“Dulu 9 orang ini menduduki jabatan berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja, sedang saat ini PP tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta telah digantikan dengan PP nomor 18 tahun 2016 tetang organisasi perangkat daerah. Jadi semua sudah berubah” tambahnya.
“Jabatan yang dulu dijabat oleh 9 ASN ini pun sudah tidak ada, karena struktur organisasinya sudah berubah, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah” tandasnya.
Atas dasar inilah Sitepu menyatakan dengan tegas bahwa dalam melaksanakan putusan PTUN, Walikota Tegal juga akan berpegang pada peraturan yang berlaku. Walikota tidak akan melakukan tindakan hukum yang justru menimbulkan pelanggaran hukum.
“Dan yang harus difahami oleh semua pihak, bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), masing-masing pihak harus memahami bahwa dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara menyesuaikan regulasi yang baru” pungkasnya.

Berita Lainnya

Buku Tulisan Sudirman Said Dibedah
Berita 11 Aug, 2017

Buku Tulisan Sudirman Said Dibedah

TEGAL- Buku berjudul 'Berpihak Pada Kewajaran Antalogi Pemikiran Sudirman Said'  merupakan kumpulan catatan yang sayang dibuang. Buku karya Eks Menteri…

Kemenpar Berikan Bimbingan Kepada Pelaku Pariwisata Kota Tegal
Berita 06 Oct, 2017

Kemenpar Berikan Bimbingan Kepada Pelaku Pariwisata Kota Tegal

TEGAL – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sinkronisasi Promosi Pariwisata Pasar…

Giliran Mustahik Kecamatan Margadana Mendapat Paket Sembako.
Berita 22 Jun, 2017

Giliran Mustahik Kecamatan Margadana Mendapat Paket Sembako.

Tegal – Tidak Kurang dari 200 orang Mustahik Kecamatan Margadana menerima  Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS) dalam bentuk…

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal Adakan Lomba Musik Jalanan
Berita 20 Apr, 2017

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal Adakan Lomba Musik Jalanan

TEGAL – Dalam rangka meramaikan hari jadi Kota Tegal yang ke 437 tahun banyak kegiatan digelar, masing-masing lembaga mengadakan jenis…

Tim Khusus Alih Alat Tangkap Mulai Data Kapal Nelayan di Tegal
Berita 02 Feb, 2018

Tim Khusus Alih Alat Tangkap Mulai Data Kapal Nelayan di Tegal

TEGAL-Pemerintah akan melakukan pendataan dan verifikasi kapal dengan alat tangkap yang dilarang atau tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya…

Dinkes Kota Tegal Gelar Sosialisasi Measles Rubella
Berita 22 May, 2017

Dinkes Kota Tegal Gelar Sosialisasi Measles Rubella

TEGAL-Dinas Kesehatan Kota Tegal mengadakan Sosialisasi Kampanye Measles Rubella (MR) kepada Tokoh Masyarakat dan kader posyandu se-Kecamatan Margadana, Senin (22/5)…

Most from this category