Walikota Tetap Berpegang Pada Aturan

TEGAL – “Walikota Tegal akan tetap berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku”, demikian dinyatakan oleh Doman Sitepu, SH., kuasa hukum Walikota Tegal. Hal ini disampaikan sebagai respons atas desakan dari kalangan tertentu kepada Walikota, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, terkait gugatan 9 orang ASN penerima sanksi nonjob.
Sebagaimana dilansir oleh beberapa media, desakan tersebut menguat di tengah acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tegal (HMI) Cabang Kota Tegal, di Hotel Bahari Inn, Sabtu (4/2) malam.
Disampaikan oleh Sitepu, demi menghormati supremasi hukum, Walikota tidak akan mengembalikan 9 orang ASN yang telah dibebas tugaskan dari jabatan kepada jabatan semula. Karena jika itu dilakukan Walikota justru melanggar aturan.
“Walikota sangat menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa serta merta mengembalikan 9 orang ASN ini ke jabatan semula” ungkap Sitepu.

“Dulu 9 orang ini menduduki jabatan berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja, sedang saat ini PP tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta telah digantikan dengan PP nomor 18 tahun 2016 tetang organisasi perangkat daerah. Jadi semua sudah berubah” tambahnya.
“Jabatan yang dulu dijabat oleh 9 ASN ini pun sudah tidak ada, karena struktur organisasinya sudah berubah, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah” tandasnya.
Atas dasar inilah Sitepu menyatakan dengan tegas bahwa dalam melaksanakan putusan PTUN, Walikota Tegal juga akan berpegang pada peraturan yang berlaku. Walikota tidak akan melakukan tindakan hukum yang justru menimbulkan pelanggaran hukum.
“Dan yang harus difahami oleh semua pihak, bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), masing-masing pihak harus memahami bahwa dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara menyesuaikan regulasi yang baru” pungkasnya.

Berita Lainnya

Kirab Budaya dan Pagelaran Seni Anti Narkoba oleh BNNK Tegal
Berita 27 Aug, 2017

Kirab Budaya dan Pagelaran Seni Anti Narkoba oleh BNNK Tegal

TEGAL - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal menggelar Kirab Budaya dan Pagelaran Seni Anti Narkoba dalam rangka peringatan hari…

Pemkot Tegal Sidak Minimarket
Berita 05 Jun, 2017

Pemkot Tegal Sidak Minimarket

TEGAL-Menjelang hari raya Idul Fitri 1438 H, Pemerintah Kota Tegal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah mini market, Senin (6/5)…

HUT ke-73 Jalasenastri, Pengurus Cabang 7  Korcab  V DJA ll Ziarah Tabur Bunga
Berita 15 Aug, 2019

HUT ke-73 Jalasenastri, Pengurus Cabang 7 Korcab V DJA ll Ziarah Tabur Bunga

Dalam rangka memperingati  HUT ke-73 Jalasenastri, Pengurus  Cabang  7  Korcab V DJA ll melaksanakan ziarah tabur bunga di Taman Makam…

“SHERBU LOKALAN”;  Inovasi Perpusda Memperkaya Koleksi Lokal/Tegalan
Berita 19 Aug, 2019

“SHERBU LOKALAN”; Inovasi Perpusda Memperkaya Koleksi Lokal/Tegalan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal tak henti-hentinya berbenah meningkatkan citra layanan publik. Hal tersebut sejalan dengan tekad Walikota dan…

Perlu Sinergi Bersama dalam Pembangunan
Berita 16 Oct, 2019

Perlu Sinergi Bersama dalam Pembangunan

Tegal - Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi  memberikan Opening Speech sekaligus membuka Seminar Nasional yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi…

Perpusda Mr. Besar Martokoesoemo Siap Ikuti Akreditasi Nasional
Berita 18 Nov, 2019

Perpusda Mr. Besar Martokoesoemo Siap Ikuti Akreditasi Nasional

Tegal – Sejumlah petugas Perpustakan Mr. Besar Martokoesoemo Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal sedang mempersiapkan berkas-berkas untuk keperluan akreditasi…

Most from this category