Walikota Tetap Berpegang Pada Aturan

TEGAL – “Walikota Tegal akan tetap berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku”, demikian dinyatakan oleh Doman Sitepu, SH., kuasa hukum Walikota Tegal. Hal ini disampaikan sebagai respons atas desakan dari kalangan tertentu kepada Walikota, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, terkait gugatan 9 orang ASN penerima sanksi nonjob.
Sebagaimana dilansir oleh beberapa media, desakan tersebut menguat di tengah acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tegal (HMI) Cabang Kota Tegal, di Hotel Bahari Inn, Sabtu (4/2) malam.
Disampaikan oleh Sitepu, demi menghormati supremasi hukum, Walikota tidak akan mengembalikan 9 orang ASN yang telah dibebas tugaskan dari jabatan kepada jabatan semula. Karena jika itu dilakukan Walikota justru melanggar aturan.
“Walikota sangat menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa serta merta mengembalikan 9 orang ASN ini ke jabatan semula” ungkap Sitepu.

“Dulu 9 orang ini menduduki jabatan berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja, sedang saat ini PP tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta telah digantikan dengan PP nomor 18 tahun 2016 tetang organisasi perangkat daerah. Jadi semua sudah berubah” tambahnya.
“Jabatan yang dulu dijabat oleh 9 ASN ini pun sudah tidak ada, karena struktur organisasinya sudah berubah, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah” tandasnya.
Atas dasar inilah Sitepu menyatakan dengan tegas bahwa dalam melaksanakan putusan PTUN, Walikota Tegal juga akan berpegang pada peraturan yang berlaku. Walikota tidak akan melakukan tindakan hukum yang justru menimbulkan pelanggaran hukum.
“Dan yang harus difahami oleh semua pihak, bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), masing-masing pihak harus memahami bahwa dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara menyesuaikan regulasi yang baru” pungkasnya.

Berita Lainnya

Teater Gemblong Akan Pentas di Lanjong Art Festival Kalimantan Timur
Berita 13 Jun, 2017

Teater Gemblong Akan Pentas di Lanjong Art Festival Kalimantan Timur

TEGAL – Jagad perteateran di Tegal semakin gempar, tentu hal yang membuat gempar karena sebuah prestasi yang sangat luar biasa.…

PLN Ajak Sekolah Kunjungi Museum Listrik
Berita 27 Apr, 2017

PLN Ajak Sekolah Kunjungi Museum Listrik

TEGAL-Untuk mengenalkan museum energi listrik, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggelar Fun Learning Museum Listrik dan Energi Baru (MLEB) Untuk Menumbuhkan…

Niken: Sebut Kota Kuliner, Kita Harus Bangga
Berita 15 Feb, 2017

Niken: Sebut Kota Kuliner, Kita Harus Bangga

TEGAL-Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu saat Walikota Tegal tampil acara salah satu televisi swasta mengatakan bahwa selain terkenal…

Batas Waktu Habis, Pemkot  Eksekusi  Alat Berat BRD.
Berita 02 Feb, 2017

Batas Waktu Habis, Pemkot Eksekusi Alat Berat BRD.

TEGAL - Pemerintah Kota Tegal akhirnya mengeksekusi pengosongan lahan milik pemkot dari alat-alat berat milik PT. Bumirejo, hari ini Kamis…

Ayo…! Ramaikan Parade Teater Jakarta di Tegal
Berita 26 Mar, 2017

Ayo…! Ramaikan Parade Teater Jakarta di Tegal

TEGAL – Nafas berkesenian di Kota Tegal masih terus berjalan, terbukti dengan digelarnya sebuah kegiatan dalam takjub Parade Teater Jakarta…

Walikota Tegal Hadiri Pembukaan Acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017 di Istana Wapres.
Berita 04 May, 2017

Walikota Tegal Hadiri Pembukaan Acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017 di Istana Wapres.

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan bahwa didalam Kota Cerdas atau Smart city sangat dibutuhkan kepemimpinan manusia. Dengan…

Most from this category