Walikota Tetap Berpegang Pada Aturan

TEGAL – “Walikota Tegal akan tetap berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku”, demikian dinyatakan oleh Doman Sitepu, SH., kuasa hukum Walikota Tegal. Hal ini disampaikan sebagai respons atas desakan dari kalangan tertentu kepada Walikota, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, terkait gugatan 9 orang ASN penerima sanksi nonjob.
Sebagaimana dilansir oleh beberapa media, desakan tersebut menguat di tengah acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tegal (HMI) Cabang Kota Tegal, di Hotel Bahari Inn, Sabtu (4/2) malam.
Disampaikan oleh Sitepu, demi menghormati supremasi hukum, Walikota tidak akan mengembalikan 9 orang ASN yang telah dibebas tugaskan dari jabatan kepada jabatan semula. Karena jika itu dilakukan Walikota justru melanggar aturan.
“Walikota sangat menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak bisa serta merta mengembalikan 9 orang ASN ini ke jabatan semula” ungkap Sitepu.

“Dulu 9 orang ini menduduki jabatan berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja, sedang saat ini PP tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta telah digantikan dengan PP nomor 18 tahun 2016 tetang organisasi perangkat daerah. Jadi semua sudah berubah” tambahnya.
“Jabatan yang dulu dijabat oleh 9 ASN ini pun sudah tidak ada, karena struktur organisasinya sudah berubah, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah” tandasnya.
Atas dasar inilah Sitepu menyatakan dengan tegas bahwa dalam melaksanakan putusan PTUN, Walikota Tegal juga akan berpegang pada peraturan yang berlaku. Walikota tidak akan melakukan tindakan hukum yang justru menimbulkan pelanggaran hukum.
“Dan yang harus difahami oleh semua pihak, bahwa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), masing-masing pihak harus memahami bahwa dalam melaksanakan hasil putusan pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara menyesuaikan regulasi yang baru” pungkasnya.

Berita Lainnya

Calhaj Kota Tegal Ikuti Posbindu
Berita 10 Jul, 2017

Calhaj Kota Tegal Ikuti Posbindu

TEGAL- Calon jamaah haji Kota Tegal mengikuti pos pembinaan terpadu (Posbindu) yang digelar Dinas Kesehatan Kota Tegal di KBIH Al…

Kantor Kesbang Polinmas Adakan Diskusi Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Berita 25 Feb, 2017

Kantor Kesbang Polinmas Adakan Diskusi Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

TEGAL - Pemerintah Kota Tegal melalui Kantor Kesbang Polinmas menyelenggarakan Diskusi Peningkatan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama bagi Generasi Muda pada…

Majukan Program Kependudukan, Walikota Resmikan Kampung KB Kenanga Kelurahan Kalinyamat Wetan.
Berita 12 Jul, 2017

Majukan Program Kependudukan, Walikota Resmikan Kampung KB Kenanga Kelurahan Kalinyamat Wetan.

TEGAL- Mewujudkan komitmennya untuk terus mensukseskan dan memajukan Program Keluarga Berencana (KB), Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan…

PMI Kecamatan  Tegal Barat Gelar Donor Darah
Berita 05 Apr, 2017

PMI Kecamatan Tegal Barat Gelar Donor Darah

TEGAL-Dalam rangka HUT Kota Tegal yang ke-437, Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan Tegal Barat bersama Unit Transfusi Darah (UTD) PMI…

Warga Antusias Ikuti Donor Darah
Berita 10 Apr, 2017

Warga Antusias Ikuti Donor Darah

TEGAL-Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tegal kembali menggelar aksi safari donor darah dalam rangka HUT Kota Tegal ke 437, Senin…

Pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018
Berita 07 Feb, 2017

Pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

Semarang – Pembukaan Masa Musrenbang dan Sosialisasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 di mulai, bertempat di…

Most from this category